Pemerintah Jaga Aktivitas Ekonomi Selama Ramadhan dan Lebaran

Pemerintah berkomitmen menjaga kinerja ekonomi selama Ramadhan-Lebaran dengan berbagai kebijakan seperti operasi pasar, subsidi tiket pesawat, dan menjaga harga gabah.

Jakarta, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri 1445 H. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin.

Berbagai langkah strategis telah dan akan dijalankan pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar. Langkah-langkah tersebut meliputi upaya pengendalian harga pangan, dukungan terhadap sektor transportasi, serta pemberian insentif fiskal.

Komitmen ini penting mengingat periode Ramadhan dan Lebaran merupakan momen krusial yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun aktivitas bisnis. Pemerintah berupaya meminimalisir potensi perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi selama periode tersebut.

Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan selama bulan Ramadhan. "Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Ramadan, seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi," kata Febrio.

Selain operasi pasar dan gerakan pasar murah, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan distribusi barang untuk mencegah praktik monopoli dan penimbunan yang dapat menyebabkan kenaikan harga. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga memanfaatkan momentum panen raya padi untuk menjaga level harga gabah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan pasokan beras tetap tercukupi.

Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang terjangkau selama periode mudik Lebaran. Untuk mendukung hal ini, berbagai insentif telah disiapkan, termasuk diskon tarif tol dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat.

Besaran PPN DTP untuk tiket pesawat mencapai 6 persen, yang diperkirakan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 13-14 persen. "Kebijakan ini diharapkan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkumpul dengan keluarga merayakan Idul Fitri, di samping memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Febrio.

Insentif ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ingin mudik dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi dan pariwisata.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan potensi perlambatan ekonomi selama Ramadhan. Bhima mencatat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, efisiensi belanja pemerintah, efektivitas insentif, tantangan aktivitas ekspor-impor, dan inflasi yang relatif rendah.

Menanggapi hal tersebut, Bhima menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan memberikan dukungan lebih besar kepada industri padat karya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari berbagai faktor yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah diharapkan dapat terus memantau perkembangan ekonomi secara cermat dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal selama Ramadhan dan Lebaran.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan dijalankan, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional selama periode Ramadhan dan Lebaran, sekaligus memastikan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan nyaman dan tenang.