Pemilihan Kades PAW di Cianjur Ditunda, Tunggu Regulasi Kemendagri

Pemilihan kepala desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di 15 desa di Cianjur ditunda menunggu regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri terkait UU No.3 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menunda pemilihan kepala desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di 15 desa. Penundaan ini terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penundaan ini menunggu regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Kristanto, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Kemendagri. Surat edaran yang diterima DPMD Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa bupati, wali kota, dan gubernur harus menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu. Hal ini sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 yang baru saja disahkan.

Awalnya, PAW kepala desa di Cianjur direncanakan pada Mei 2025. Tahapan pelaksanaan sudah disusun, namun arahan Mendagri dan surat edaran dari DPMD Provinsi Jawa Barat pada 12 Februari 2024 resmi menunda pemilihan tersebut. Dendi Kristanto menambahkan bahwa jumlah desa yang akan melaksanakan PAW di tahun 2025 diperkirakan akan bertambah karena beberapa kepala desa berencana mengundurkan diri, baik karena alasan kesehatan maupun kasus hukum.

Penundaan pemilihan Kades PAW ini menimbulkan beberapa dampak. Pertama, 15 desa di Cianjur harus menunggu kepastian jadwal pelaksanaan PAW. Kedua, anggaran yang telah disiapkan melalui APBDes masing-masing desa untuk PAW harus dialihkan untuk kegiatan lain agar tidak mengendap. Ketiga, masyarakat di desa yang menunggu pelaksanaan PAW diminta bersabar dan tidak termakan isu-isu yang beredar mengenai pembatalan pemilihan.

Dendi Kristanto menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat. "Kami minta masyarakat khususnya desa yang menunggu pelaksanaan PAW, agar bersabar dan tidak termakan isu yang beredar mengenai pembatalan pemilihan karena antusias masyarakat sangat tinggi menunggu jadwal pemilihan digelar," kata Dendi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen untuk melaksanakan PAW setelah regulasi dari Kemendagri keluar. Proses PAW akan segera dilakukan setelah PP dan Permendagri diterbitkan. Saat ini, Pemkab Cianjur fokus menunggu dan memastikan terbitnya regulasi tersebut.

Meskipun pelaksanaan PAW ditunda, anggaran yang telah disiapkan di APBDes masing-masing desa tetap tersedia. Namun, mengingat ketidakpastian jadwal pelaksanaan, anggaran tersebut akan dialihkan sementara untuk kegiatan lain yang mendesak. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar anggaran tersebut tidak mengendap dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat desa.

DPMPD Kabupaten Cianjur terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memantau perkembangan regulasi terbaru. Begitu regulasi tersebut terbit, Pemkab Cianjur akan segera menindaklanjuti dengan mempersiapkan kembali tahapan pelaksanaan PAW di 15 desa yang tertunda tersebut. Proses persiapan akan dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Dengan adanya penundaan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Proses PAW yang tertunda ini akan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung proses penundaan ini. Kejelasan regulasi dari Kemendagri sangat penting untuk menjamin proses PAW yang demokratis, transparan, dan akuntabel.