Pemkab Donggala Hadapi Pemangkasan Anggaran 10 Persen dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Donggala menghadapi pemangkasan anggaran DAK dan DAU sebesar 10 persen dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025, yang berdampak pada sejumlah program, termasuk infrastruktur, namun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan serius menyusul pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Pemangkasan tersebut mencapai 10 persen dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah tersebut. Pemangkasan ini diumumkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29 tahun 2025, yang berlaku efektif pada tahun anggaran 2025. Hal ini berdampak signifikan terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Donggala.

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Efendi, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun 2025. "Terbitnya KMK 29 ini dengan rasionalisasi pemotongan anggaran DAK atau DAU fungsi untuk infrastruktur tetap berdampak, karena memang itu dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025," ungkap Rustam Efendi dalam keterangannya di Banawa, Sabtu.

Meskipun demikian, Rustam Efendi menekankan pentingnya inisiatif dan kreativitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Donggala untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemangkasan anggaran ini justru menjadi motivasi untuk menggali potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada APBN.

Pemangkasan anggaran sebesar 10 persen ini berdampak signifikan terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Donggala. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pemotongan anggaran untuk infrastruktur. Meskipun pemerintah pusat berupaya melakukan efisiensi, dampaknya tetap dirasakan oleh daerah. Hal ini tentu membutuhkan strategi khusus agar program pembangunan tetap berjalan optimal.

Pemkab Donggala juga harus memutar otak untuk mencari solusi atas pemotongan anggaran yang mencapai Rp140 miliar dari total APBD sebesar Rp1,5 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari anggaran yang dipangkas untuk mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG). Pemangkasan ini memaksa Pemkab Donggala untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan daerah.

Rustam Efendi menegaskan pentingnya peran ASN dalam menghadapi tantangan ini. ASN harus mampu beradaptasi dan mencari solusi inovatif untuk tetap menjalankan program-program pembangunan meskipun dengan anggaran yang terbatas. "Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan kebijakan sudah tentu harus memahami dampak dari pemangkasan anggaran itu, namun itu tidak membuat ciut nyali atau tidak semangat menjalankan program-program lainnya," tegasnya.

Sebagai respons atas pemangkasan anggaran, Pemkab Donggala didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Potensi sektor pertanian di Donggala, misalnya, perlu digali lebih dalam untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rustam Efendi menekankan pentingnya inisiatif daerah dalam mencari sumber pembiayaan. "Justru ini harusnya menjadi motivasi positif untuk kita, khususnya bagi daerah, sehingga pemerintah daerah tidak mesti berpikir untuk terus menunggu sumber pembiayaan itu semata dari APBN," ujarnya. Ia mendorong pengembangan berbagai sektor potensial di Donggala untuk meningkatkan PAD dan mengurangi dampak pemangkasan anggaran.

Pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan mencari sumber pendapatan baru. Dengan meningkatkan PAD, Kabupaten Donggala dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan tetap menjalankan program-program pembangunan yang penting bagi masyarakat.

Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Donggala untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan potensi daerah. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras seluruh pihak, dampak negatif pemotongan anggaran dapat diminimalisir.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan evaluasi program, memprioritaskan program yang paling penting, dan mencari sumber pendanaan alternatif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.