Pemkab Kapuas Dorong Desa Optimalkan Dana Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas meminta desa-desa di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan 20 persen Dana Desa guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyerukan optimalisasi pengelolaan dana ketahanan pangan oleh desa-desa. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan penganggaran 20 persen Dana Desa (DD) yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kapuas, Budi Kurniawan, di Kuala Kapuas, Jumat (28/2).
Kebijakan ini mengacu pada Kepmendesa Nomor 03 Tahun 2025, yang secara spesifik mengatur penggunaan dana desa untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengelolaan program yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan BUMDes dapat menjadi penggerak utama perekonomian desa.
Sosialisasi pemanfaatan dana desa telah dilakukan kepada aparatur desa. Dalam sosialisasi tersebut, Budi Kurniawan menekankan pentingnya perencanaan bisnis yang matang bagi BUMDes agar penyertaan modal dapat memberikan dampak maksimal bagi perekonomian desa. Program ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat desa.
Optimalisasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Dana desa yang dialokasikan diharapkan dapat digunakan untuk berbagai program, termasuk budi daya pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian pangan di desa-desa Kabupaten Kapuas dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. "Diharapkan desa-desa di Kabupaten Kapuas dapat meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah," ujar Budi Kurniawan.
Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan dana, perencanaan program, dan mekanisme pelaporan untuk transparansi dan akuntabilitas. Para kepala desa dan perangkat desa juga diajak berdiskusi mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan ini di masing-masing desa.
DPMD Kapuas berharap, dengan pemanfaatan 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan, desa-desa di Kabupaten Kapuas akan lebih berdaya dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya di sektor pangan. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjaga stabilitas harga bahan pangan di daerah.
Tantangan dan Solusi Pengelolaan Dana Desa
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Salah satu tantangan utama adalah memastikan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan benar-benar efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.
Beberapa solusi yang dibahas dalam sosialisasi tersebut antara lain adalah pelatihan bagi pengelola dana desa, pendampingan teknis dari pemerintah daerah, serta pembentukan kelompok kerja yang bertugas mengawasi penggunaan dana. Dengan adanya dukungan dan pendampingan yang memadai, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
BUMDes juga diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan program ketahanan pangan. BUMDes perlu memiliki rencana bisnis yang komprehensif dan berkelanjutan agar dapat memanfaatkan dana desa secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Mekanisme pelaporan yang jelas dan terstruktur perlu diterapkan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.
Dengan adanya sosialisasi dan diskusi yang intensif, diharapkan para kepala desa dan perangkat desa dapat memahami dan menerapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan secara optimal. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan di Kabupaten Kapuas.
Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, BUMDes, hingga masyarakat desa itu sendiri. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan program ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.