Pemkab Madina Dorong Desa Aktifkan BUMDes untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menginstruksikan kepala desa untuk mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan ketahanan pangan, sejalan dengan kebijakan Kementerian Desa PDT yang mengalokasikan 20 persen Dana Desa untuk.

Mandailing Natal, Sumatera Utara - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) gencar mendorong peningkatan ketahanan pangan. Langkah nyata yang diambil adalah instruksi kepada seluruh kepala desa untuk mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Instruksi ini merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa (DD) tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madina, Irsal Pariadi, di Panyabungan, Senin (24/2).

Irsal Pariadi menjelaskan bahwa instruksi ini telah disampaikan melalui camat. "Arahannya adalah Pemda meminta seluruh desa untuk membentuk dan menyiapkan penyertaan modal 20 persen dari pagu dana desa untuk ketahanan pangan, tapi dikelola melalui BUMDes," ujarnya. Dana desa tersebut akan digunakan sebagai modal awal bagi BUMDes untuk mengelola dan mengembangkan program ketahanan pangan, mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan pangan.

BUMDes diharapkan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan dalam dua kategori: BUMDes di tingkat desa atau BUMDes bersama antar desa dalam satu kecamatan. "Jadi BUMDes ini diharapkan menjadi pemasok bahan baku untuk menunjang program ketahanan pangan. Kita harapkan BUMDes ini ketika ada modal bukan langsung habis, tapi ketika ada modal, ini harus berputar," tambah Irsal.

Pemerintah Kabupaten Madina menyadari pentingnya peran BUMDes dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dengan mengelola dana desa yang dialokasikan, diharapkan BUMDes dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di tingkat desa. Program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan dana, tetapi juga mencakup pembinaan dan pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Irsal menambahkan bahwa akan ada tahapan pembinaan dan pelatihan, termasuk peningkatan kompetensi dan penyuluhan, untuk memastikan keberhasilan program ini. "Para kepala desa dan perangkatnya dalam program ketahanan pangan ini nantinya juga akan dibekali pembinaan dan pelatihan sehingga dapat menguasai ilmunya," jelasnya. Pihaknya berharap pengelolaan dana desa tetap berpedoman pada program prioritas yang tertuang dalam Permendes, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Irsal menekankan bahwa dana desa tetap aman. "Jadi diharapkan agar bekerja lebih maksimal dalam membenahi Desa," pesannya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Madina untuk mendukung penuh program ketahanan pangan melalui optimalisasi peran BUMDes.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari tingkat kecamatan. Camat Panyabungan, Miswaruddin Pulungan, menyatakan bahwa arahan dari Dinas PMD Madina telah disampaikan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Panyabungan. "Sebagian desa yang ada di kecamatan itu sudah melakukan revisi pengurus BUMDes melalui peraturan desa," ungkap Miswaruddin. Pernyataan ini menunjukkan adanya progres nyata dalam pengaktifan BUMDes di wilayah tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Madina ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Dengan mengoptimalkan peran BUMDes dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Madina.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha-usaha berbasis sumber daya lokal. BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi pengelola dana, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama dan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga masyarakat Madina sendiri. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Madina.