Pemkab Mimika Pastikan Pembangunan Sesuai Tata Ruang: Izin KKPR Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayahnya sesuai rencana tata ruang melalui penerapan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), demi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayahnya senantiasa sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Sumitro Hamzah, di Timika pada Sabtu, 1 Januari 2024. Kepastian ini didapatkan melalui penerapan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang wajib diurus oleh seluruh pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi terkait.

Kewajiban mengurus izin KKPR ditekankan sebagai langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Dengan adanya KKPR, diharapkan pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai peruntukannya, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Mimika dalam menciptakan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Langkah Pemkab Mimika ini juga merupakan bentuk upaya proaktif dalam mencegah permasalahan tata ruang di masa mendatang. Dengan pengawasan yang ketat dan penerapan aturan yang konsisten, diharapkan pembangunan di Mimika dapat berjalan selaras dengan rencana tata ruang, sehingga tercipta lingkungan yang tertib dan berkelanjutan. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan di wilayah tersebut.

Dinas PUPR Kabupaten Mimika telah melakukan pertemuan penting dengan forum kelompok kerja penataan ruang pada Kamis, 27 Februari 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan ruang, baik untuk kegiatan berusaha maupun non-usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pembangunan di Mimika sepenuhnya sesuai dengan KKPR.

Sumitro Hamzah menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas beberapa tantangan, khususnya terkait perbedaan batas administrasi wilayah dalam rencana tata ruang, terutama untuk permohonan di daerah perbatasan. Forum kelompok kerja penataan ruang memiliki peran krusial dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan KKPR, guna mencapai kesamaan persepsi dan memastikan efektivitas penerapannya.

Dengan adanya forum ini, diharapkan proses pengawasan pemanfaatan ruang dapat berjalan optimal. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk memastikan tercapainya target KKPR, yaitu peningkatan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Mimika dalam menerapkan tata kelola pembangunan yang baik dan transparan.

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

Proses perizinan KKPR bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan langkah strategis dalam menjaga tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. KKPR menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Dengan adanya KKPR, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dapat diminimalisir. Pemkab Mimika menghimbau kepada seluruh pihak yang berencana melakukan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mematuhi tata cara perizinan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin pembangunan yang bertanggung jawab.

Penerapan KKPR juga memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha di Kabupaten Mimika. Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Mimika berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan penerapan KKPR secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.