Pemkab Supiori Implementasikan Delapan Pilar Reformasi Birokrasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, berkomitmen meningkatkan pelayanan publik melalui implementasi delapan pilar reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Papua, gencar mengimplementasikan delapan pilar reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Supiori, Sahrul Hasanuddin Nunsi, di Supiori, Jumat (7/3). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Delapan pilar reformasi birokrasi yang diimplementasikan meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wakil Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

"Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)," jelas Wakil Bupati Supiori. Tujuan utamanya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi dan produktif, serta birokrasi yang melayani secara prima untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Langkah nyata Pemkab Supiori dalam implementasi delapan pilar reformasi birokrasi ini diharapkan akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya manajemen perubahan yang efektif, diharapkan birokrasi di Supiori dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman. Deregulasi kebijakan yang tepat sasaran akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Penataan organisasi dan tata laksana yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Sementara itu, penataan SDM aparatur yang terencana dan terarah akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Penguatan akuntabilitas dan pengawasan akan mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya.

Semua upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Supiori. Dengan pelayanan yang prima, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintah dan mendapatkan kepuasan dalam berurusan dengan birokrasi.

Pasangan Bupati Supiori Heronimus Mansoben dan Wakil Bupati Sahrul Hasanuddin Nunsi, yang dilantik pada 20 Februari 2025, berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik. Program-program tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, pencegahan stunting, dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, mereka juga akan mengimplementasikan program-program strategis nasional, termasuk Program AstaCita Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hilirisasi, koperasi desa, penyiapan cold storage, dan beberapa program strategis nasional lainnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Pemkab Supiori dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepemimpinan baru ini resmi menjabat setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, dan serah terima jabatan dari penjabat lama Bupati Yan Imbab dan Wabup Nicodemus Ronsumbre dilakukan pada 5 Maret 2025. Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan akan ada terobosan baru dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Supiori.

Implementasi delapan pilar reformasi birokrasi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Supiori untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Supiori dapat terus berkembang dan maju.