Pemkot Ambon Bertekad Raih Opini WTP: Kesepakatan Pimpinan OPD Jadi Kunci

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kesepakatan tegas bersama pimpinan OPD, menindak tegas pelanggaran pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menetapkan langkah tegas untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama tiga tahun terakhir, laporan keuangan Pemkot Ambon mendapatkan opini disclaimer. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan komitmen untuk mengubah hal tersebut dan memastikan akuntabilitas keuangan daerah.

Langkah krusial yang diambil adalah kesepakatan tertulis antara Wali Kota dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kesepakatan ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kesepakatan ini akan berdampak serius bagi para pejabat yang terlibat.

Wali Kota Wattimena menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada kepala OPD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. "Dalam kesepakatan tersebut jika ada temuan materiil dari laporan keuangan maka kepala OPD akan dicopot dari jabatan, dan tidak ada kompromi," tegasnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Ambon dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kesepakatan yang dibuat antara Pemkot Ambon dan pimpinan OPD bukan sekadar formalitas. Ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota Wattimena menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Tidak ada toleransi bagi tindakan korupsi atau penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.

Pemkot Ambon menyadari bahwa opini WTP bukan hanya sekadar target, tetapi juga cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Raihan opini WTP akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperlancar proses pembangunan di Kota Ambon. Oleh karena itu, kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam upaya Pemkot Ambon untuk mencapai tujuan tersebut.

Wali Kota juga menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai konsekuensi dari pengelolaan keuangan yang baik dan benar. "Opini WTP jangan dijadikan beban hukuman atau lainnya, tetapi jadikan motivasi dan bukan tujuan utama tetapi bekerja dengan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang baik dan benar," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

Pemkot Ambon telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh OPD. Setiap OPD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi sangat diperlukan.

Wali Kota Wattimena berharap bahwa dengan adanya kesepakatan ini, setiap OPD akan lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam mengelola keuangan. Pemkot Ambon juga akan meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah disepakati. Setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tegas dan tanpa kompromi.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemkot Ambon dan seluruh OPD, diharapkan Kota Ambon dapat keluar dari opini disclaimer dan meraih opini WTP dalam waktu dekat. Ini akan menjadi bukti nyata dari komitmen Pemkot Ambon dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem informasi manajemen keuangan, dan peningkatan pengawasan internal. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Ambon sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Kesepakatan antara Pemkot Ambon dan pimpinan OPD terkait pengelolaan keuangan menjadi langkah strategis menuju opini WTP. Komitmen yang kuat, pengawasan yang ketat, dan sanksi tegas akan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperlancar pembangunan di Kota Ambon.