Pemkot Batam Hemat Anggaran Rp60 Miliar, Layanan Publik Terjamin

Pemerintah Kota Batam berhasil melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025 melalui efisiensi berbagai pos belanja, tanpa mengurangi layanan publik dan kesejahteraan honorer.

Batam, Kepulauan Riau, 17 Februari 2025 - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam berhasil melakukan penghematan anggaran yang signifikan, mencapai sekitar Rp60 miliar pada tahun anggaran 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menjelaskan bahwa proses efisiensi anggaran masih berlangsung. Meskipun sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyampaikan rincian penghematan, masih ada satu OPD yang prosesnya belum selesai. "Sekitar Rp60 miliar. Masih ada satu OPD lagi yang belum, dan akan didudukkan hari ini," ujar Jefridin dalam keterangannya di Batam, Senin.

Jefridin memberikan jaminan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa kesejahteraan tenaga honorer tetap terjaga. "Insya Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Honorer kita aman. Honorer tidak terdampak," tegasnya.

Pemangkasan anggaran difokuskan pada pos-pos yang dianggap kurang prioritas. Beberapa di antaranya adalah perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan yang diselenggarakan di hotel. Meskipun demikian, bukan berarti kegiatan-kegiatan tersebut dihapus sama sekali, melainkan dikurangi dan diefisiensikan.

Efisiensi anggaran diterapkan secara merata di seluruh OPD. "Perjalanan dinas, konsumsi, ATK, semuanya sesuai Instruksi Presiden. Kegiatan di hotel bukan dihapus, tapi dikurangi. Tidak ada dinas yang paling terdampak, karena perjalanan dinasnya rata semua. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kegiatan-kegiatan yang kita buat di hotel itu bukan kita hapus, tapi kita kurangi," jelas Jefridin.

Lebih lanjut, Jefridin menjelaskan bahwa penghematan difokuskan pada optimalisasi penggunaan teknologi. Penggunaan video conference atau zoom meeting sebagai alternatif rapat jarak jauh menjadi salah satu contoh efisiensi yang diterapkan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) juga mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran ini. Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik. "(Pelayanan publik) tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah," katanya.

Pemprov Kepri memfokuskan efisiensi pada anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, dan pengurangan jumlah kegiatan. "Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi," tambah Adi Prihantara.

Penghematan anggaran sebesar Rp60 miliar yang dilakukan Pemkot Batam merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Dengan menerapkan efisiensi pada pos-pos anggaran tertentu dan memanfaatkan teknologi, Pemkot Batam mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan tenaga honorer.