Pemkot Malang Ancam Denda Pajak 4 Kali Lipat untuk Wajib Pajak Tak Transparan

Pemerintah Kota Malang akan menjatuhkan sanksi denda empat kali lipat bagi wajib pajak yang tidak transparan dalam pelaporan pajak, dengan target pendapatan pajak daerah di 2025 mencapai Rp846,60 miliar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menindak tegas wajib pajak yang tidak transparan dengan menjatuhkan sanksi berupa akumulasi denda hingga empat kali lipat. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pendapatan pajak daerah sesuai target dan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Ancaman denda ini diumumkan menyusul realisasi pajak daerah di tahun 2024 yang belum mencapai target.

Kasubid Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ramdhani Adhy Pradana, menjelaskan bahwa sanksi ini diterapkan untuk wajib pajak yang terbukti memanipulasi laporan pajaknya. "Kalau itu kami ada sanksi dan denda. Kami juga ada penambahan persentase, kami akan mengalikan empat kali lipat dari yang dilaporkan," tegas Ramdhani dalam keterangannya di Kota Malang, Rabu (19/2).

Besaran denda dihitung berdasarkan selisih antara jumlah pajak sebenarnya dengan jumlah pajak yang dilaporkan. Sebagai contoh, jika pajak sebenarnya Rp50 juta, tetapi yang dilaporkan hanya Rp30 juta, maka denda yang dikenakan akan mencapai Rp80 juta (Rp20 juta selisih dikalikan empat). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Pemkot Malang menargetkan pendapatan pajak daerah pada tahun 2025 mencapai Rp846,60 miliar, meningkat sekitar Rp40,6 miliar dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp696 miliar, meskipun target di tahun 2024 sebesar Rp806 miliar. Target ini cukup ambisius mengingat masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak secara transparan.

Dari total target tersebut, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki kontribusi terbesar dengan target Rp220 miliar, diikuti pajak restoran sebesar Rp163 miliar. Hingga saat ini, realisasi BPHTB baru mencapai Rp17 miliar dan pajak restoran Rp25 miliar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bapenda Kota Malang menyadari bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu kendala utama dalam mencapai target pendapatan pajak. Oleh karena itu, selain menjatuhkan sanksi, Bapenda juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan melaporkan dengan jujur dan transparan. "Banyak yang tidak tertib membayar dan tidak transparan, akhirnya tidak tercapai. Di 2025 itu kami yang tingkatkan mengenai kesadaran tertib terhadap pajak," tambah Ramdhani.

Untuk mencapai target pendapatan pajak daerah di tahun 2025, Pemkot Malang akan meningkatkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini meliputi intensifikasi penagihan pajak, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, serta penegakan hukum bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Selain itu, Pemkot Malang juga akan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Dengan adanya sanksi tegas dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang komprehensif, diharapkan target pendapatan pajak daerah Kota Malang di tahun 2025 dapat tercapai. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Pemkot Malang berharap dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak akan lebih patuh dan transparan dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Transparansi dalam pelaporan pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.