Pemkot Malang Siapkan Lahan 8 Hektare Lebih untuk Sekolah Rakyat

Pemerintah Kota Malang menyiapkan lahan lebih dari delapan hektare di Kecamatan Kedungkandang untuk membangun Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama yang didanai APBN dan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menyiapkan lahan seluas lebih dari delapan hektare di Kecamatan Kedungkandang untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, pada Minggu lalu. Lokasi yang telah ditinjau oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Mohammad Zainal Fatah, dinilai sangat ideal untuk proyek ambisius ini.

Sekolah Rakyat yang direncanakan bukan hanya gedung sekolah, tetapi juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, selaras dengan konsep sekolah berasrama. Pembangunannya sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2026. Proses ini meliputi pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan fisik, meskipun desain standar gedung sudah siap.

Sebagai langkah sementara, Pemkot Malang telah menyiapkan gedung eks-Politeknik Kota Malang (Poltekom) sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat. Namun, gedung ini hanya akan digunakan sementara waktu, hingga pembangunan di lahan delapan hektare lebih selesai. Setelah pembangunan selesai, seluruh kegiatan belajar mengajar akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih memadai.

Sekolah Rakyat dirancang dengan desain standar yang telah melalui kajian mendalam. Lokasi di lahan kosong akan memungkinkan pembangunan yang ideal dan lengkap, memastikan seluruh fasilitas Sekolah Rakyat tersedia secara komplit. Saat ini, gedung eks-Poltekom telah mengakomodasi 100 pelajar yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa dari jenjang SD dan SMP.

Calon siswa-siswi saat ini sedang diverifikasi oleh Dinas Sosial, dengan fokus pada anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil satu dan dua. Pemilihan gedung eks-Poltekom juga bertujuan untuk memastikan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan dengan lancar dan cepat.

Program Sekolah Rakyat ini sangat penting untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan merata kepada anak-anak dari keluarga miskin, terutama keluarga miskin ekstrem. Gedung-gedung yang sudah ada akan dioptimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan penambahan dan pembenahan ruang yang diperlukan.

Pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas lebih dari delapan hektare tersebut sepenuhnya menggunakan APBN. Meskipun desain standar gedung sudah siap, proses pembangunan diperkirakan akan memakan waktu, sehingga diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2026. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fisik gedung sekolah.

Pemkot Malang berkomitmen untuk memastikan kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat ini. Dengan adanya lahan yang luas dan dukungan dana APBN, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Malang.

Selain itu, penggunaan gedung eks-Poltekom sebagai lokasi sementara juga menunjukkan keseriusan Pemkot Malang dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan komitmen Pemkot Malang, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi permasalahan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Malang, dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemerataan akses pendidikan.

Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih cerah.