Pemprov Maluku Ancam Sanksi Pedagang yang Naikkan Harga Pangan Secara Berlebihan

Pemerintah Provinsi Maluku memberikan peringatan keras dan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pedagang yang menaikkan harga pangan secara tidak wajar selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada para pedagang atau pengusaha yang menaikkan harga pangan secara tidak wajar selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di Ambon pada Jumat lalu. Keputusan ini diambil untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi seluruh masyarakat Maluku selama periode tersebut.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan meminta semua pihak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. "Kita ingin memastikan bahwa stok bahan pokok pada bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 2025 tersedia bagi seluruh masyarakat. Kepada distributor dan pedagang saya minta untuk tidak menaikkan harga secara tak wajar," tegas Wagub Vanath. Pernyataan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mengancam sanksi bagi pengusaha yang menaikkan harga komoditas pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ancaman sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi, bahkan hingga penyegelan usaha bagi mereka yang terbukti melanggar aturan. Pemprov Maluku memiliki standar harga sendiri dan berharap semua pihak untuk menaati peraturan yang berlaku. Wagub menambahkan bahwa ketersediaan barang cukup memadai selama Ramadhan, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk menaikkan harga secara berlebihan. Pemprov Maluku berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan meminta dukungan dari seluruh bupati dan wali kota se-Maluku.

Asisten II Bidang Perekonomian Provinsi Maluku, Kasrul Selang, melaporkan bahwa stok komoditas pangan di Maluku saat ini terpantau aman. Ia menyebutkan bahwa stok bawang putih mencapai 430 ton, sementara stok beras mencapai 47 ribu ton, jauh melebihi kebutuhan 21 ribu ton. Stok beras tersebut diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 40 hari ke depan. Harga beras rata-rata di pasaran terpantau stabil di angka Rp17.575 per kilogram.

Ketersediaan telur juga melimpah dengan stok mencapai 4.000 ton, jauh melebihi kebutuhan sekitar 1.000 ton. Harga telur ayam di Ambon berkisar antara Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogram, atau Rp60.000 hingga Rp63.000 per rak. Sementara itu, harga daging rata-rata berada di angka Rp151.000 hingga Rp154.000 per kilogram. Stok gula pasir dan minyak goreng juga dilaporkan cukup dan akan terus dikoordinasikan dengan baik.

Selain memastikan ketersediaan pangan, Pemprov Maluku juga memastikan kelancaran moda transportasi untuk mendukung arus mudik dan balik selama Ramadhan dan Idul Fitri. Pihak berwenang akan melakukan intervensi jika terjadi kendala transportasi, seperti akibat cuaca buruk atau kerusakan infrastruktur. "Kita tetap pantau, jangan sampai misalnya ada transportasi yang terganggu katakanlah hujan dan ada jembatan yang tidak bisa lewat itu pasti kita lakukan intervensi. Tadi pak wagub sudah arahkan, ada langkah langkah teknis, nanti teman-teman kadis juga melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan," jelas Kasrul Selang.

Pemprov Maluku telah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan yang tidak wajar. Langkah-langkah tersebut antara lain pengawasan ketat terhadap para pedagang dan distributor, penetapan standar harga, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain itu, Pemprov Maluku juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran distribusi pangan. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk para petani dan nelayan, juga dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Maluku berharap dapat menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang merugikan masyarakat.

Dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, Pemprov Maluku berharap dapat menciptakan pasar yang adil dan mencegah praktik-praktik curang yang dapat merugikan konsumen. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memantau situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi dan mencegah terjadinya gejolak ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sosial.