Pemprov NTB Antisipasi Dampak Efisiensi Anggaran Pusat terhadap Ekonomi Daerah
Pemerintah Provinsi NTB berupaya mengoptimalkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah penghematan anggaran pusat yang berdampak pada sektor pariwisata.
Mataram, 5 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berupaya menghadapi tantangan ekonomi akibat kebijakan penghematan anggaran pemerintah pusat. Dampaknya terasa signifikan, terutama pada sektor pariwisata dan industri pendukungnya.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah NTB, Wirajaya Kusuma, mengungkapkan kekhawatirannya. NTB sangat bergantung pada kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) untuk mendongkrak okupansi hotel dan menopang perekonomian daerah. "Sekarang dengan kondisi penghematan dan efisiensi anggaran, situasinya memang agak berat," ujar Wirajaya saat ditemui di kantor BPS NTB, Mataram, Rabu lalu.
Dampak Terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Lokal
Wirajaya menjelaskan lebih lanjut bahwa agenda MICE dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat selama ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Pemangkasan anggaran berpotensi mengurangi jumlah kegiatan MICE, yang pada gilirannya akan menurunkan okupansi hotel, mengurangi pendapatan sektor transportasi, usaha makanan dan minuman, serta sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Penurunan kunjungan wisatawan akibat berkurangnya kegiatan MICE dapat menyebabkan lesunya sektor usaha dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun 2025, sebuah target yang kini diuji dengan kondisi ekonomi terkini.
Strategi Optimalisasi Sektor Unggulan
Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi NTB fokus mengoptimalkan tiga sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Triwulan IV 2024, tiga sektor tersebut adalah pertanian (20 persen), pertambangan (19 persen), dan perdagangan (14 persen).
"Ketiga lapangan usaha ini harus diperkuat untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat," tegas Wirajaya. Strategi ini diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari penghematan anggaran pusat dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi NTB sesuai target.
Tantangan dan Upaya ke Depan
Meskipun fokus pada tiga sektor unggulan, tantangan tetap ada. Pemerintah Provinsi NTB perlu merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk menghadapi potensi penurunan pendapatan dari sektor pariwisata. Hal ini mungkin termasuk diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan destinasi wisata baru, dan peningkatan daya saing produk lokal.
Langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi NTB di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan.
Ke depan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mencari alternatif pendanaan dan strategi pemasaran untuk menarik wisatawan dan investor. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat.