Pemprov Sumsel Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen untuk efisiensi belanja APBD 2025, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Palembang, 16 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengambil langkah efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, di Palembang, Minggu lalu. Pemotongan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara secara signifikan.

Langkah efisiensi Pemprov Sumsel tidak hanya terfokus pada perjalanan dinas. Edward Candra menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan lain yang bersifat seremonial, focus group discussion (FGD), dan kegiatan serupa juga turut dievaluasi dan mengalami pengurangan anggaran. Arahan ini telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.

"Untuk anggaran perjalanan dinas sudah diarahkan ke seluruh OPD untuk memangkas sebesar 50 persen," tegas Edward Candra. Pemprov Sumsel berkomitmen untuk melaksanakan instruksi pemerintah pusat dalam rangka efisiensi anggaran.

Namun, untuk pemotongan anggaran pada komponen lain, Pemprov Sumsel masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kami masih menunggu petunjuk Kemendagri terkait komponen-komponen apa saja di daerah yang perlu dilakukan efisiensi dan penyisiran. Namun, telah mengarahkan untuk anggaran yang sifatnya administratif, operasional kantor, dan ATK dilakukan penyesuaian dan efisiensi," tambah Edward.

Meskipun melakukan penghematan besar-besaran, Pemprov Sumsel memastikan bahwa program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya tidak mengalami pemangkasan.

"Anggaran yang sifatnya untuk kebutuhan masyarakat masih tetap, sesuai dengan perencanaan di awal. Untuk, sifatnya prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan beberapa lainnya sejauh ini belum ada pemangkasan," jelas Edward Candra, menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran di Sumsel sejalan dengan langkah pemerintah pusat. Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, telah menerbitkan surat Nomor: S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor: 1/2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

Presiden Prabowo Subianto, dalam Inpres tersebut, meminta efisiensi sebesar Rp256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L). Surat Menkeu juga mencantumkan 16 aspek yang perlu dilakukan pemangkasan anggaran. Setiap K/L wajib merevisi anggarannya sesuai persentase yang telah ditentukan, lalu menyerahkannya ke DPR untuk persetujuan sebelum kembali ke Kementerian Keuangan.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen oleh Pemprov Sumsel merupakan langkah nyata dalam mendukung efisiensi belanja APBD 2025. Kebijakan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat dan menunjukkan komitmen Sumsel dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, sambil tetap memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.