Pencabutan Moratorium PMI ke Timur Tengah: Dukungan Mengalir dari Dalam dan Luar Negeri
Rencana pemerintah mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Timur Tengah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
Jakarta, 19 Februari 2024 - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan rencana pencabutan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Timur Tengah. Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di negara-negara tujuan seperti Arab Saudi. Dukungan tersebut muncul sebagai respons atas kebutuhan ekonomi dan peluang kerja bagi PMI Indonesia, serta upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan mereka di luar negeri.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Mashud, menyatakan bahwa rencana tersebut mendapatkan dukungan yang sangat besar. "Rencana pemerintah membuka penempatan domestik ke Arab Saudi mendapatkan dukungan dari banyak pihak, nyaris tidak ada yang menolak," ujar Saiful dalam keterangan resminya.
Dukungan ini bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi juga terlihat dari berbagai tindakan nyata. Banyak perusahaan penempatan PMI dari negara-negara Timur Tengah yang secara aktif mengunjungi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membahas peluang kerja sama dan implementasi pencabutan moratorium ini.
Dukungan Kuat dari Dalam dan Luar Negeri
Saiful Mashud menekankan bahwa dukungan terhadap pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah datang dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri. Para pelaku penempatan tenaga kerja di Indonesia, termasuk Aspataki, sangat antusias dengan rencana ini. Hal ini menunjukkan adanya optimisme terhadap peningkatan kesejahteraan PMI dan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
Kunjungan delegasi dari Arab Saudi ke KP2MI semakin memperkuat sinyal positif ini. "Kedatangan tamu-tamu dari Arab Saudi ke KP2MI tak luput dari keinginan banyak pihak, di antaranya dari Aspataki," tambah Saiful. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari negara tujuan untuk bekerja sama dalam memastikan penempatan PMI yang aman, terlindungi, dan sesuai dengan standar internasional.
Kunjungan Menteri KP2MI ke Arab Saudi beberapa waktu lalu juga dinilai sebagai langkah strategis yang semakin memperkuat harapan dibukanya kembali penempatan sektor domestik. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen untuk mempercepat proses pembukaan kembali penempatan PMI ke Arab Saudi.
Pertemuan dengan Delegasi Arab Saudi
Aspataki, yang memiliki peran penting dalam upaya pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik ke Arab Saudi, telah melakukan pertemuan dengan delegasi dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Arab Saudi menyampaikan pesan agar Aspataki turut serta menyukseskan rencana Menteri KP2MI untuk membuka kembali penempatan PMI sektor domestik ke Arab Saudi.
"Mereka berpesan kepada Aspataki agar ikut menyukseskan rencana Menteri KP2MI juga agar segera pelayanan penempatan PMI sektor domestik ke Arab Saudi segera dibuka," kata Saiful, mengutip pesan dari delegasi Arab Saudi. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen dari kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan program penempatan PMI ini.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, rencana pencabutan moratorium penempatan PMI sektor domestik ke Timur Tengah diharapkan dapat segera terwujud. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para PMI.
Pembukaan kembali penempatan PMI ini tentunya akan diiringi dengan peningkatan perlindungan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para PMI di negara tujuan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.