Pengembalian Mobil Dinas: Kinerja KPU Malang Raya Tetap Optimal

Komisioner KPU se-Malang Raya memastikan pengembalian mobil dinas mereka ke KPU Provinsi Jawa Timur tidak mengganggu kinerja kelembagaan, meskipun efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar.

Malang, Jawa Timur, 14 Februari 2025 - Kebijakan pengembalian mobil dinas oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Malang Raya, Jawa Timur, ternyata tidak menghambat kinerja mereka. Keenam unit mobil dinas dari KPU Kota Malang, misalnya, telah dikembalikan ke KPU Provinsi Jawa Timur pada 12 Februari lalu. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPU Kota Malang, M. Toyyib.

Menurut Toyyib, pengembalian mobil dinas yang anggarannya bersumber dari KPU RI dan dikelola KPU Provinsi, tidak berpengaruh terhadap operasional KPU Kota Malang. "Totalnya ada enam mobil dinas yang sudah kami kembalikan. Dengan ini, kinerja kami tetap berjalan seperti biasa," tegas Toyyib. Ia menambahkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, menjadi alternatif transportasi bagi para komisioner.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto. Ia menyatakan bahwa aktivitas para komisioner tetap berjalan lancar, meskipun tanpa mobil dinas. Apalagi, seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada telah selesai. "Tidak berdampak, karena kami juga biasanya menggunakan kendaraan pribadi. Masih aman dan lancar," ujarnya.

KPU Kabupaten Malang juga melaporkan hal serupa. Marhaendra Pramudya Mahardika, Komisioner KPU Kabupaten Malang, menyatakan bahwa kegiatan operasional tetap berjalan normal dengan kendaraan operasional yang tersedia, setelah mobil dinas dikembalikan ke KPU Provinsi Jawa Timur. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak mengetahui detail mengenai anggaran, karena hal tersebut menjadi wewenang KPU Provinsi Jawa Timur.

Total enam mobil dinas Xpander dikembalikan oleh masing-masing KPU di wilayah Malang Raya. Jumlah ini sama untuk KPU Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Pengembalian dilakukan langsung ke KPU Jawa Timur sesuai prosedur. Sementara itu, Sekretaris KPU Jawa Timur, Nanik Karsini, menjelaskan bahwa batas waktu pengembalian mobil dinas adalah 14 Februari 2025. Total 232 unit mobil dinas dikembalikan dari seluruh Jawa Timur, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp10 miliar.

Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran melalui pengembalian mobil dinas oleh KPU se-Malang Raya tidak berdampak negatif pada kinerja kelembagaan. Para komisioner tetap mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan efektif, meskipun menggunakan kendaraan pribadi sebagai alternatif. Langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam pengelolaan anggaran yang efisien tanpa mengorbankan pelayanan publik.