Pengemudi Ojol Demo Tuntut THR: Hak Pekerja atau Bukan?

Serikat pengemudi ojek daring menggelar aksi di Kemnaker, menuntut hak THR dan perlindungan kesejahteraan, menganggap UU No. 13 Tahun 2003 melindungi mereka sebagai pekerja.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Suasana memanas di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hari ini. Ratusan pengemudi ojek daring (ojol) dari berbagai serikat dan komunitas menggelar aksi unjuk rasa, menyuarakan tuntutan utama: pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, memimpin aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa para pengemudi ojol berhak atas THR, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol termasuk pekerja karena menghasilkan barang/jasa dan menerima upah," tegas Lily. Ia juga menambahkan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan telah menyatakan dukungan atas tuntutan THR bagi pengemudi ojol.

Massa aksi tidak hanya menuntut THR. Mereka juga mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang melindungi kesejahteraan pengemudi ojol. Tekanan diarahkan kepada perusahaan aplikasi agar memberikan hak THR dan meningkatkan perlindungan serta jaminan kesejahteraan bagi pengemudi dan keluarga mereka.

Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu), dalam pernyataannya, mengungkapkan kondisi kerja pengemudi ojol yang semakin memburuk. "Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi, serta program-program perusahaan yang tidak manusiawi," ujar perwakilan Serdadu. Kondisi ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia.

Pembahasan mengenai THR keagamaan bagi pekerja aplikasi sebelumnya telah dibahas oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan pada 24 Januari 2024. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa perlindungan pekerja aplikasi merupakan bagian dari prioritas pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap isu ini.

Aksi demonstrasi ini menyoroti ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh pengemudi ojol dalam mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Tuntutan THR dan perlindungan kesejahteraan merupakan langkah penting dalam memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antara perusahaan aplikasi dan para pengemudi yang menjadi tulang punggung layanan ini. Perkembangan selanjutnya dari tuntutan ini dan respon pemerintah akan sangat menentukan nasib jutaan pengemudi ojol di Indonesia.