Peran Perempuan dalam Perdamaian: Sorotan Wamenlu Norwegia

Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia menekankan peran krusial perempuan dalam perjanjian perdamaian berkelanjutan, mengapresiasi upaya ASEAN, dan menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia, Andreas Motzfeldt Kravik, baru-baru ini menyoroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian dunia. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa (6/5). Wamenlu Kravik menekankan bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya penting, tetapi krusial untuk keberhasilan dan keberlanjutan perjanjian perdamaian.

Dalam simposium tersebut, Wamenlu Kravik menyatakan, "Agar perjanjian perdamaian bisa berkelanjutan dan memiliki kredibilitas, perempuan harus dilibatkan dalam pembicaraan. Perempuan juga perlu menjadi bagian dari delegasi yang mencari perdamaian." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya perspektif dan pengalaman perempuan dalam proses perdamaian, yang seringkali terabaikan.

Lebih lanjut, Wamenlu Kravik menjelaskan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam perdamaian merupakan bagian integral dari strategi nasional Norwegia. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan. Menurutnya, perjanjian perdamaian yang kredibel dan sah harus diterima oleh seluruh masyarakat yang terdampak konflik, termasuk perempuan yang sering menjadi korban utama.

Wamenlu Kravik menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak konflik, sehingga keterlibatan mereka dalam proses perdamaian menjadi kunci untuk solusi yang efektif dan berkelanjutan. Perempuan memiliki perspektif dan pengalaman unik yang dapat memperkaya proses negosiasi dan rekonsiliasi.

Apresiasi diberikan kepada ASEAN atas upaya dalam mendukung peran perempuan dalam perdamaian melalui ASEAN-IPR. Wamenlu Kravik menyatakan kekagumannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan negara-negara ASEAN untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi, baik antar negara maupun antara negara dengan pemangku kepentingan non-negara.

Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam membangun kapasitas bagi perempuan di ASEAN, terutama keterbatasan dana dan prioritas pendanaan lainnya. Meskipun demikian, Wamenlu Kravik menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam perdamaian harus tetap menjadi prioritas utama.

Wamenlu Kravik juga menghubungkan peran perempuan dalam perdamaian dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Menurutnya, hal ini bukan hanya merupakan hal yang benar secara moral, tetapi juga merupakan cara yang tepat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor akan memperkuat pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Norwegia sendiri telah aktif mendukung berbagai inisiatif di ASEAN dalam perdamaian dan rekonsiliasi, termasuk Program ASEAN-IPR tentang Perempuan dalam Proses Perdamaian. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan pengalaman dan pelajaran berharga tentang partisipasi perempuan dalam menciptakan dan membangun perdamaian di negara-negara anggota ASEAN.

Selama bertahun-tahun, Norwegia telah aktif terlibat dalam berbagai upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Asia Tenggara, termasuk di Filipina, Myanmar, dan Indonesia (khususnya di Aceh). Upaya-upaya ini didasarkan pada nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, dan kolaborasi di antara para pihak terkait.

Kesimpulannya, pernyataan Wamenlu Norwegia tersebut menekankan urgensi dan pentingnya peran perempuan dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di dunia. Keterlibatan perempuan tidak hanya penting untuk keadilan dan kesetaraan, tetapi juga untuk keberhasilan dan keberlanjutan upaya perdamaian itu sendiri. Dukungan internasional dan komitmen dari negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, sangat penting untuk mewujudkan hal ini.