Perkuat BPH Migas: Atasi Penyimpangan BBM dan Perbaiki Tata Kelola Pertamina

Pengamat dan pemerintah mendorong peningkatan peran BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM, serta mendesak Pertamina memperbaiki tata kelola untuk mencegah penyimpangan.

Polemik terkait dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Mego Widi Hakoso, pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional Jakarta, menyarankan pemerintah untuk memperkuat peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar pengawasan lebih intensif dan luas jangkauannya. Hal ini disampaikannya di Pekanbaru pada Kamis, 27 Februari 2024.

Menurut Mego, BBM dan bahan bakar gas (BBG) merupakan komoditas penting dengan harga yang cenderung naik, sementara konsumsi publik tetap tinggi, terutama di wilayah padat seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Tingginya permintaan di wilayah-wilayah ini berpotensi dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyimpangan distribusi BBM. Oleh karena itu, BPH Migas tidak hanya perlu fokus pada pengawasan ketersediaan, tetapi juga aktif memonitor kegiatan hilir Pertamina sebagai operator utama.

Mego juga menyarankan agar pemerintah eksekutif dan legislatif mendukung proses hukum yang transparan terkait kasus ini. Ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima saran dan kritik dari berbagai pihak, termasuk fraksi oposisi, untuk memperbaiki langkah-langkah ke depan. Dukungan terhadap proses hukum ini juga disampaikan oleh pemerintah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan dukungan pemerintah terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi. "Dari pemerintah, kami mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi," ujar Hasan.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya. Pertamina, sebagai aset besar bangsa Indonesia dan perusahaan yang masuk jajaran Fortune 500, perlu menjadi perusahaan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan. "Bagaimanapun, Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia. Salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke jajaran Fortune 500," tambah Hasan.

Perbaikan tata kelola Pertamina menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis akan memberikan rasa aman bagi konsumen dan mencegah potensi kerugian negara.

Mego Widi Hakoso memberikan beberapa saran spesifik untuk memperkuat peran BPH Migas. Pertama, perluasan jangkauan pengawasan BPH Migas agar mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah dengan permintaan BBM tinggi. Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) BPH Migas dalam hal pengawasan dan penindakan. Ketiga, peningkatan kerjasama dan koordinasi antara BPH Migas dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dengan memperkuat peran BPH Migas dan memperbaiki tata kelola Pertamina, diharapkan distribusi BBM di Indonesia dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Langkah-langkah konkrit perlu segera diambil untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pencegahan penyimpangan di masa mendatang. Komitmen pemerintah dan Pertamina dalam hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Perlu diingat bahwa BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan dan distribusi yang lancar sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan hal tersebut.