Perkuat Kolaborasi, Kementerian PPPA dan Ormas Lindungi Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA dan PP ‘Aisyiyah perkuat kolaborasi untuk melindungi perempuan dan anak melalui program pengembangan Ruang Bersama Indonesia, perluasan call center SAPA 129, dan satu data gender berbasis desa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Hal ini disampaikan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dalam keterangan di Jakarta pada Selasa, 22 April. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPPA dan PP ‘Aisyiyah pada 19 Mei 2023 menjadi bukti nyata komitmen tersebut. MoU ini fokus pada penguatan kapasitas perempuan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Menteri Arifah Fauzi juga memaparkan tiga program prioritas Kementerian PPPA periode 2024-2029, yaitu pengembangan Ruang Bersama Indonesia, perluasan fungsi *call center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan pengembangan satu data gender perempuan dan anak berbasis desa. Ketiga program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih komprehensif kepada perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Kementerian PPPA membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PP ‘Aisyiyah untuk berpartisipasi dalam program Ruang Bersama Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput dengan memanfaatkan komunitas yang telah ada. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat jaringan dukungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.

Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, mendukung penuh pembaruan MoU antara kedua pihak. PP ‘Aisyiyah memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berbagai program telah dijalankan sebelumnya, seperti pelatihan penanganan kekerasan bagi tenaga kesehatan.

Salmah juga menekankan pentingnya pelatihan yang lebih komprehensif, termasuk pelatihan pengarusutamaan gender, penanganan tindak pidana perdagangan orang, pengawasan dan pencegahan migrasi ilegal, serta perlindungan perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan efektif bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Kementerian PPPA telah menetapkan tiga program prioritas untuk periode 2024-2029. Program-program tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia. Berikut penjelasan lebih detail mengenai ketiga program tersebut:

• Pengembangan Ruang Bersama Indonesia: Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk PP ‘Aisyiyah.
• Perluasan Fungsi *Call Center* SAPA 129: Layanan *call center* ini akan diperluas jangkauannya untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.
• Satu Data Gender Perempuan dan Anak Berbasis Desa: Program ini bertujuan untuk membangun basis data yang komprehensif tentang kondisi perempuan dan anak di tingkat desa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan adanya program-program ini, diharapkan Kementerian PPPA dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak di Indonesia. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk ormas seperti PP ‘Aisyiyah, akan menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.

Kerja sama yang kuat antara pemerintah dan ormas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak di Indonesia. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak dapat diatasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.