Pertamina Libatkan Pihak Independen Periksa Kualitas BBM, Pastikan Pertamax Sesuai Standar

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, umumkan audit kualitas BBM oleh pihak independen untuk menjamin kepercayaan publik, menyusul dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp193,7 triliun.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengumumkan rencana untuk melibatkan pihak ketiga independen dalam memeriksa kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina. Pengumuman ini disampaikan Senin lalu dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, sebagai respon atas dugaan korupsi yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.

Keputusan ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertamina. Simon menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pihak independen dalam pengawasan, dengan pernyataan, "Supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan pihak-pihak ketiga atau pihak lain, bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama mengawasi." Ia juga membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin melakukan uji kualitas BBM Pertamina.

Langkah ini diambil setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dugaan tersebut melibatkan manipulasi kualitas BBM jenis RON 90 yang di-blending menjadi RON 92, memicu kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertamax.

Meskipun Lemigas, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, telah menguji 75 sampel BBM Pertamina dan menyatakan sesuai standar, Pertamina tetap berkomitmen untuk meningkatkan transparansi. Hasil uji Lemigas tersebut meliputi sampel dari berbagai SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang. Simon menyatakan, "Hasil itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan atau pun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara."

Dengan melibatkan pihak independen, Pertamina berharap dapat memberikan jaminan lebih kuat kepada masyarakat bahwa BBM yang dipasarkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini juga diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut.

Pihak independen yang akan diajak kerjasama nantinya akan melakukan pengujian secara menyeluruh dan transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kualitas BBM dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pengumuman ini disambut positif oleh sebagian masyarakat, yang berharap langkah ini dapat memastikan kualitas BBM Pertamina tetap terjaga. Namun, sebagian lain masih meminta pengawasan yang lebih ketat dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pertamina perlu memastikan proses audit oleh pihak independen dilakukan secara profesional dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka.

Selain melibatkan pihak independen, Pertamina juga perlu meningkatkan sistem pengawasan internal dan memperkuat tata kelola perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik kembali.

Ke depan, Pertamina perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait kualitas BBM. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan menjaga stabilitas pasar BBM.

Secara keseluruhan, keputusan Pertamina untuk melibatkan pihak independen dalam memeriksa kualitas BBM merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan langkah ini bergantung pada komitmen Pertamina untuk melakukan audit secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.