PMI Papua Salurkan Bantuan untuk Korban Konflik Puncak Jaya

Palang Merah Indonesia (PMI) Papua menyalurkan bantuan kemanusiaan dari PMI dan ICRC kepada korban konflik sosial di Puncak Jaya akibat Pilkada 2024, berupa selimut, tikar, pakaian, dan perlengkapan lainnya.

Jayapura, 7 Maret 2024 - Palang Merah Indonesia (PMI) Papua telah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Bantuan ini berasal dari PMI dan Palang Merah Internasional (ICRC), disalurkan untuk meringankan penderitaan warga yang terdampak pertikaian pasca Pilkada 2024. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pemerintah Daerah Puncak Jaya dan PMI setempat yang memastikan pendistribusiannya tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Ketua PMI Papua, Zakeus Degei, menyatakan bahwa bantuan telah sampai di lokasi konflik. "Bantuan dari lembaga kemanusiaan itu memang sudah diserahkan ke masyarakat melalui Pemda Puncak Jaya dan PMI setempat akan membantu menyalurkannya ke warga yang terdampak," ujar Degei di Jayapura, Jumat (7/3).

Konflik ini bermula dari pertikaian antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dalam Pilkada 2024 yang terjadi sejak awal Februari lalu. Pertikaian tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil bagi masyarakat. Peran PMI Papua sangat krusial dalam situasi ini, memberikan bantuan dan dukungan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Bantuan yang diberikan PMI Papua terdiri dari berbagai macam kebutuhan pokok untuk para korban konflik. Rincian bantuan tersebut meliputi 500 selimut, 500 tikar, 500 pakaian dewasa dan anak-anak, 50 bendera PMI, 100 terpal PMI, 100 paket hygiene kit, dan 100 ember besar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban dan memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah situasi yang sulit.

PMI Papua mengerahkan 25 relawan dan pengurus di Kabupaten Puncak Jaya untuk membantu penyaluran bantuan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Para relawan ini berperan penting dalam menjangkau korban konflik dan memastikan bantuan sampai dengan tepat.

"Mereka itulah yang selama ini membantu warga yang menjadi korban pertikaian antarpendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Puncak Jaya," ungkap Zakeus Degei yang baru kembali dari Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya pada Rabu (6/3).

Zakeus Degei menekankan peran penting relawan PMI sebagai ujung tombak dalam membantu TNI-Polri dalam menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah konflik. Keberadaan mereka sangat berarti karena dapat mengakses daerah konflik dengan aman dan diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai.

"Selama menggunakan seragam atau atribut PMI maka relawan akan diterima oleh kedua kelompok yang bertikai," jelasnya. Hal ini menunjukkan netralitas dan kredibilitas PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Kehadiran PMI di tengah konflik Puncak Jaya menjadi bukti nyata komitmen lembaga ini dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan dan mempercepat proses pemulihan pasca konflik.

Pilkada Kabupaten Puncak Jaya diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Wendi. Hasil Pilkada sebelumnya telah disengketakan dan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di 22 distrik. Empat distrik lainnya, yaitu Distrik Mulia, Lumo, Tingginambut, dan Gurage, tidak termasuk dalam rekapitulasi suara ulang. Penghitungan suara ulang akan dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta.

Proses rekapitulasi suara ulang ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Pilkada dan menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Puncak Jaya. PMI Papua akan terus memantau situasi dan siap memberikan bantuan jika dibutuhkan.

Semoga bantuan yang diberikan PMI dapat membantu meringankan beban para korban konflik dan mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Puncak Jaya. Solidaritas dan kepedulian bersama sangat penting dalam menghadapi situasi seperti ini.