PN Tipikor Bandung Jemput Paksa Saksi Mangkir Kasus Gratifikasi Soleman
Pengadilan Tipikor Bandung akan melakukan penjemputan paksa terhadap saksi Davit yang mangkir dalam persidangan kasus gratifikasi yang melibatkan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman.
Kabupaten Bekasi, 17 Februari 2024 - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung mengambil langkah tegas dengan menerbitkan surat penetapan jemput paksa terhadap Davit, seorang saksi yang mangkir dalam persidangan kasus gratifikasi yang menjerat Soleman, pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi. Keengganan Davit untuk hadir, meskipun telah dipanggil tiga kali, memaksa pengadilan untuk bertindak.
Kasus Gratifikasi Soleman: Saksi Mangkir Dijemput Paksa
Kepala Sub-Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Indra Oka, menjelaskan bahwa jemput paksa terhadap Davit sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur kewajiban saksi untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. Kegagalan memenuhi panggilan tersebut dapat berakibat pidana penjara, maksimal sembilan bulan untuk perkara pidana dan enam bulan untuk perkara lainnya.
Indra Oka menegaskan bahwa penjemputan paksa dilakukan setelah tiga kali panggilan resmi diabaikan. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan cukup bukti dari 21 saksi yang telah memberikan keterangan. Sidang selanjutnya akan menghadirkan ahli.
Saksi-Saksi yang Telah Dihadirkan
Para saksi yang telah memberikan kesaksian berasal dari berbagai kalangan. Pejabat Pemkab Bekasi, mulai dari kepala dinas hingga pejabat pengadaan yang terkait dengan proyek aspirasi Soleman, telah memberikan keterangan. Saksi lainnya termasuk mantan istri Soleman, Hanny Maryani; pengawas pemilu, Ardi Abdul; mantan suami Resvi, Faisal; dan Ketua LSM Lembaga Independen Anti Rasuah, Nofal Juanda.
Kesaksian tersebut menguatkan fakta adanya transaksi pembelian kendaraan mewah, Mitsubishi Pajero Sport dan sedan BMW, yang diduga terkait dengan proyek aspirasi Soleman. Resvi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga memberikan kendaraan tersebut kepada Soleman sebagai imbalan proyek APBD.
Kesaksian yang Saling Menguatkan
Nofal Juanda, salah satu saksi, membenarkan keterangan-keterangan tersebut. Ia menjelaskan detail transaksi pembelian Pajero Sport di Mangga Dua, keterlibatan Faisal, dan pengetahuan anak Soleman tentang pemberian mobil tersebut. Semua keterangan saksi saling menguatkan, memperkuat dugaan gratifikasi yang dilakukan Soleman.
Soleman Ditetapkan sebagai Tersangka
Soleman ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, sehari setelah dilantik kembali sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, menyatakan Soleman diduga menerima gratifikasi atau suap dari Resvi. Penetapan tersangka Soleman merupakan pengembangan dari penyidikan kasus Resvi.
Dakwaan terhadap Soleman
Soleman didakwa melanggar beberapa pasal alternatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya bervariasi, dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal yang paling sesuai dengan perbuatannya akan dibuktikan di persidangan.
Kasus ini menyoroti pentingnya kehadiran saksi dalam proses peradilan. Langkah tegas Pengadilan Tipikor Bandung dalam menjemput paksa saksi mangkir menunjukkan komitmen penegakan hukum. Proses hukum akan terus berlanjut, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan.