Polda Kalsel Perangi Tambang Ilegal: Razia Digencarkan untuk Tindak Tegas Pelaku

Polda Kalimantan Selatan gencar melakukan razia untuk memberantas aktivitas tambang ilegal dan menindak tegas para pelakunya, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan intensitas razia untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Razia ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi peningkatan aktivitas tambang ilegal yang mungkin memanfaatkan kelengahan petugas. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar, memimpin langsung upaya penegakan hukum ini.

Keputusan untuk menggencarkan razia ini didasari kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas tambang ilegal. Direktur Gafur menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. "Saya perintahkan anggota selalu pantau titik-titik rawan ilegal mining, apabila ada kegiatan pertambangan tanpa izin untuk segera ditindak," tegas Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar di Banjarmasin, Selasa (25/2).

Langkah-langkah konkrit telah diambil untuk memastikan efektivitas razia. Koordinasi intensif dilakukan antara Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan Polres dan Polsek di seluruh Kalimantan Selatan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat respon terhadap laporan dan informasi terkait aktivitas tambang ilegal.

Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalsel bekerja sama erat dengan Polres setempat yang wilayah hukumnya meliputi area pertambangan. Kerjasama ini memastikan pengawasan yang menyeluruh dan respon yang cepat terhadap setiap indikasi aktivitas tambang ilegal. Harapannya, personel Polres dan Polsek dapat segera menuju lokasi dan melakukan penindakan jika ditemukan bukti aktivitas pertambangan tanpa izin.

Meskipun hingga saat ini, tahun 2025 belum ditemukan adanya pertambangan tanpa izin yang signifikan, pihak kepolisian tetap waspada. Polda Kalsel berkomitmen untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal mining sedini mungkin. Kesiapsiagaan dan koordinasi yang kuat antara berbagai satuan kepolisian menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas tambang ilegal. Beliau menyatakan bahwa Polda Kalsel terbuka terhadap segala informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas tambang ilegal. Laporan resmi yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat akan sangat membantu proses penyelidikan dan penindakan.

Bagi para pelaku tambang ilegal, ancaman hukuman sangat berat. Sesuai Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mereka dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Besarnya sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik ilegal mining di masa mendatang.

Polda Kalsel mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan setiap indikasi aktivitas tambang ilegal. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan Kalimantan Selatan yang bebas dari praktik pertambangan ilegal dan berkelanjutan.

Dengan adanya razia yang digencarkan dan ancaman hukuman yang berat, diharapkan aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan dapat ditekan seminimal mungkin. Polda Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan perekonomian daerah.