Polda Kepri Selidiki Dugaan Oknum Polisi Bekingi Pencurian Material di Anambas

Polda Kepri membentuk tim untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus pencurian material di anjungan minyak Malaysia di Anambas, yang videonya viral di TikTok.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus pencurian material di anjungan minyak milik perusahaan Malaysia di perairan Anambas. Dugaan ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial TikTok yang menampilkan rekaman suara percakapan yang diduga melibatkan seorang perwira polisi.

Kapolda Kepri, Irjen Pol. Asep Safrudin, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. "(Kasus) itu kami sedang dalam penyelidikan, ada tim kami (Polda) yang melakukan penyelidikan terkait isu itu," ujar Irjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Batam, Sabtu lalu. Tim yang dibentuk Polda Kepri bertugas untuk mengungkap kebenaran informasi tersebut dan memastikan apakah benar ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus pencurian internasional ini.

Kasus ini bermula dari unggahan video di akun TikTok @cemotcemoti yang menampilkan rekaman suara percakapan dua orang pria. Dalam percakapan tersebut, salah satu pria menanyakan jumlah uang yang diberikan kepada Kapolsek Palmatak, Anambas, yang disebut berinisial Iptu K. Pria lainnya menjawab bahwa sejumlah pihak telah patungan memberikan uang sebesar Rp10 juta kepada Kapolsek tersebut.

Rekaman suara tersebut juga menyebutkan sejumlah nama yang turut memberikan uang, dengan rata-rata kontribusi sebesar Rp3 juta per orang. Identitas para pemberi uang tersebut belum diungkap secara resmi oleh pihak berwajib. Video tersebut juga menampilkan cuplikan berita mengenai penangkapan tujuh warga Anambas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) karena melakukan pencurian material di anjungan minyak Malaysia.

Material yang dicuri meliputi panel surya, batarail, dan beberapa material lainnya. Pencurian dan penangkapan tersebut terjadi pada bulan Februari 2025. Saat ini, Polda Kepri tengah fokus pada penyelidikan untuk mengungkap kebenaran dugaan keterlibatan Iptu K dan oknum polisi lainnya dalam kasus ini.

Proses penyelidikan akan menelusuri aliran dana yang diduga diberikan kepada Kapolsek Palmatak. Polda Kepri juga akan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait untuk memperkuat proses penyelidikan. Hasil penyelidikan akan diumumkan kepada publik setelah proses penyelidikan dinyatakan selesai.

Kasus pencurian material di anjungan minyak Malaysia ini merupakan kejahatan lintas negara yang melibatkan warga negara Indonesia. Polda Kepri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada oknum anggota polisi yang terbukti bersalah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam proses penyelidikan ini.

Proses penyelidikan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi terkait di Malaysia. Kerjasama internasional akan sangat penting untuk mengungkap jaringan pelaku pencurian dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Polda Kepri berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang relevan jika memiliki data terkait kasus ini.

Penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika terbukti ada oknum polisi yang terlibat, maka sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan memastikan keamanan serta keadilan bagi semua pihak.

Dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri, diharapkan kasus ini dapat terungkap secara tuntas dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulannya, kasus dugaan pembiaran pencurian material di Anambas ini menjadi sorotan publik dan menjadi fokus penyelidikan Polda Kepri. Proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.