Polres Polewali Mandar Kawal Harga Pembelian Gabah Petani Rp6.500

Polres Polewali Mandar, bersama instansi terkait, mengawal penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani sebesar Rp6.500 per kg untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Barat.

Polewali Mandar, Sulawesi Barat – Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar memastikan pengawalan ketat terhadap penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani. Hal ini dilakukan untuk memastikan petani menerima harga yang sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, yaitu Rp6.500 per kilogram, dengan kadar air minimal 25 persen dan hampa 10 persen.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kapolres Polewali Mandar, AKBP Anjar Purwoko, dalam rapat koordinasi yang membahas kebijakan penyerapan gabah petani. Rapat yang digelar Selasa lalu di Polewali Mandar dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar; Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Akhmad Kholisun; Dandim 1402 Polewali Mandar, Letkol Czi Sabar Chandra Gufta Panjaitan; dan Pimpinan Cabang Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar, Faris Sudirman. Para kepala gudang Bulog, pengurus Perpadi, dan pelaku usaha penggilingan padi juga turut hadir.

Tujuan utama rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaan kebijakan HPP gabah berjalan sesuai rencana. Kapolres Anjar Purwoko menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. "Hasil keputusan rapat koordinasi ini akan kita sosialisasikan bersama, baik oleh Babinkamtibmas, pelaku usaha, Babinsa, dan para petani," ujar Anjar.

Polres Polewali Mandar menyadari pentingnya pengawasan ketat terhadap harga gabah di tingkat petani. Anjar menambahkan bahwa pengawasan yang intensif akan memastikan kebijakan HPP gabah Rp6.500 terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Koordinasi yang erat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah juga akan dijaga untuk memastikan ketertiban dan kelancaran distribusi gabah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kelautan, turut hadir dan menyampaikan bahwa penetapan harga gabah Rp6.500 sesuai dengan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025. Ia juga mengakui adanya tantangan besar dalam menjaga keseragaman harga di lapangan, terutama dengan adanya persaingan dari beras impor. "Hari ini harus ada solusi yang kita dapatkan dari teman-teman satgas perihal keputusan untuk keseragaman harga di lapangan. Tantangan besar kita agak sulit karena berhadapan dengan beras luar negeri," ungkap Ajbar.

Sosialisasi kebijakan HPP gabah akan dilakukan secara menyeluruh. Babinkamtibmas akan berperan penting dalam menyampaikan informasi langsung kepada para petani di lapangan. Kerja sama dengan Babinsa dan pelaku usaha juga akan dioptimalkan untuk memastikan informasi sampai dan dipahami dengan baik oleh seluruh pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kesenjangan informasi dan penerapan HPP gabah dapat berjalan lancar.

Kapolres Anjar Purwoko berharap kesepahaman antara pemerintah, petani, dan pihak terkait lainnya dapat memastikan program HPP gabah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani di Polewali Mandar. Penerapan harga yang stabil dan sesuai dengan aturan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan mendorong peningkatan produksi padi di daerah tersebut. Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya pengawalan ketat dari Polres Polewali Mandar dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan penerapan HPP gabah Rp6.500 dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para petani di Sulawesi Barat. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani Indonesia.