LIVE

Polresta Kendari Terbitkan 14.866 SKCK Sepanjang 2024

Polresta Kendari telah menerbitkan 14.866 SKCK sepanjang tahun 2024, dengan pendapatan PNBP mencapai Rp445,9 juta, didominasi pemohon untuk keperluan pekerjaan dan keikutsertaan dalam proses seleksi CPNS serta Pemilu 2024.

skck
Polresta Kendari telah menerbitkan 14.866 SKCK sepanjang tahun 2024, dengan pendapatan PNBP mencapai Rp445,9 juta, didominasi pemohon untuk keperluan pekerjaan dan keikutsertaan dalam proses seleksi CPNS serta Pemilu 2024. (©© 2025 Antaranews)

Polresta Kendari berhasil menerbitkan sebanyak 14.866 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya sepanjang tahun 2024. Jumlah ini mencakup penerbitan SKCK melalui Polsek jajaran dan langsung di Polresta Kendari.

AKP Kahar Kaendo, Kepala Sat Intelkam Polresta Kendari, menjelaskan rinciannya. Sebanyak 4.846 SKCK diterbitkan melalui Polsek, sementara 10.020 SKCK diterbitkan langsung di Polresta Kendari. Total penerbitan SKCK mencapai angka 14.866 sepanjang tahun 2024.

Penerbitan SKCK ini memberikan pemasukan negara yang signifikan. Polresta Kendari berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp445,9 juta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap SKCK dikenakan tarif PNBP sebesar Rp30.000.

Mayoritas pemohon SKCK di tahun 2024 adalah para pencari kerja. Banyak di antara mereka yang tengah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, terdapat pula pemohon yang membutuhkan SKCK untuk mengikuti Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Untuk mendapatkan SKCK di Polresta Kendari, pemohon perlu memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Diantaranya, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KTP asli (bagi yang berdomisili di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Kepulauan, serta beberapa kecamatan lainnya), fotokopi Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.

Persyaratan lain termasuk enam lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah, serta paspor (bagi keperluan keluar negeri) dengan masa berlaku minimal enam bulan sebelum berakhir. Pemohon yang belum memiliki KTP diwajibkan menyertakan fotokopi identitas lain yang berlaku. Bukti kepesertaan aktif dalam program JKN juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi.

Kesimpulannya, Polresta Kendari telah memberikan layanan penerbitan SKCK yang cukup signifikan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerbitan yang tinggi serta pendapatan PNBP yang berhasil dikumpulkan. Layanan ini sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan SKCK untuk berbagai keperluan, mulai dari mencari pekerjaan hingga mengikuti proses pemilihan umum.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Rangga Pandu Asmara Jingga
R
Reporter Rangga Pandu Asmara Jingga
Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp245 Miliar (Januari 2025)

Hingga 24 Januari 2025, pendapatan negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp245 miliar, terdiri dari penerimaan pajak Rp175,3 miliar dan PNBP Rp69,7 miliar, meski terdapat kontraksi pada penerimaan pajak.

PendapatanNegara
Polda NTB Ungkap Pembuatan STNK Palsu di Mataram: Tersangka Raup Jutaan Rupiah

Polda NTB membongkar praktik pembuatan STNK palsu di Mataram, dengan tersangka GS yang telah memalsukan enam STNK dan meraup jutaan rupiah sejak Januari 2024.

Sumber Antara
Polres Banggai Perpanjang Jam Layanan SKCK untuk Lulusan PPPK

Polres Banggai menambah jam operasional pelayanan SKCK hingga pukul 22.00 WITA untuk mempermudah para lulusan PPPK mengurus dokumen persyaratan.

sulawesi tengah
Polres Banggai Perpanjang Jam Layanan SKCK untuk Lulusan PPPK

Polres Banggai menambah jam operasional pelayanan SKCK hingga pukul 22.00 WITA untuk mempermudah para lulusan PPPK mengurus dokumen persyaratan.

sulawesi tengah
Penerimaan Pajak Kendari 2024 Capai Rp215,9 Miliar, Target 2025 Naik Drastis

Bapenda Kendari berhasil mengumpulkan Rp215,9 miliar pajak di tahun 2024, meski sedikit di bawah target, dan menargetkan peningkatan signifikan hingga Rp340 miliar di tahun 2025 dengan potensi pajak baru.

APBD
Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp449,48 Miliar

Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp449,48 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, meskipun terjadi kontraksi pada sektor perpajakan.

#planetantara
BPK Periksa Keuangan Kemenlu 2024: Fokus pada PNBP dan Belanja

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit laporan keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2024 dari Januari hingga Mei 2025, dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja pegawai, barang, dan modal.

Sumber Antara
Pemkab Bekasi Cetak 1,2 Juta SPPT PBB, Target PAD Rp825 Miliar

Pemkab Bekasi mencetak 1.264.713 SPPT PBB P2 untuk tahun 2025 guna mempercepat pembayaran pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp825,5 miliar.

Pajak Daerah
Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

#planetantara
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

konten ai
Polemik SNBP 2025: DPR RI Panggil Kemendikbudristek Pekan Depan

Komisi X DPR RI akan rapat dengan Kemendikbudristek pekan depan untuk membahas polemik SNBP 2025 setelah banyak siswa terancam gagal daftar karena masalah finalisasi PDSS.

Sumber Antara
Polda Kepri Musnahkan 5,3 Kg Sabu, 12 Tersangka Ditangkap

Polda Kepri memusnahkan 5,3 kg sabu hasil pengungkapan delapan kasus narkoba sepanjang Januari 2025, dengan 12 tersangka berhasil ditangkap, termasuk kerjasama dengan Bea Cukai.

Batam
BNN dan Kejagung Perangi Narkoba: Sasar TPPU dan Aset Kripto

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bersinergi memberantas narkoba dengan menyasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan aset kripto, mengingat peredaran uang mencapai Rp500 triliun.

#planetantara