Polri dan Kemenkumham Jalin Kerja Sama Berantas Narkoba di Lapas

Polri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi berkolaborasi memberantas peredaran gelap narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mengatasi darurat narkoba di Indonesia.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Dalam upaya menekan peredaran gelap narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi menjalin kerja sama. Hal ini diumumkan setelah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan audiensi Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, di Mabes Polri, Jakarta.

Kerja sama ini menjadi solusi atas keterbatasan personel di Kemenkumham dalam melakukan razia rutin di lapas. "Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas," ungkap Menteri Agus Andrianto. Ia menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mendukung misi pemerintah dalam memberantas narkoba, khususnya di lingkungan lapas.

Data Kemenkumham menunjukkan adanya 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Angka ini menjadi bukti nyata perlunya langkah tegas dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini. Menteri Agus juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum dalam penyelidikan tindak pidana, terutama terkait narkoba. Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan jajarannya untuk aktif membangun hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyambut baik inisiatif ini. Ia mengakui bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat narkoba dan menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung penuh pemberantasan narkoba di lapas. "Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 24 jam penuh. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun," tegas Kapolri.

Dukungan Polri meliputi berbagai aspek, mulai dari penyediaan personel untuk razia rutin hingga investigasi mendalam terhadap jaringan narkoba yang beroperasi di dalam lapas. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Evaluasi tiga bulan ke depan akan menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan kolaborasi ini dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Langkah kolaboratif antara Polri dan Kemenkumham ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Dengan sumber daya dan keahlian yang digabungkan, diharapkan kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba dan memutus mata rantai peredarannya.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka peredaran narkoba di lapas secara signifikan. Dengan adanya dukungan penuh dari Polri, Kemenkumham optimis dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Ke depannya, evaluasi berkala dan adaptasi strategi akan terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi berbagai instansi lain dalam menghadapi masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multi-sektoral.

Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dengan sinergi yang kuat antara Polri dan Kemenkumham, diharapkan akan tercipta lingkungan lapas yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan bebas narkoba.