Polri dan Kementerian Kehutanan Jalin Kerja Sama Lindungi Hutan Indonesia

Polri dan Kementerian Kehutanan Indonesia memperbarui nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi hutan Indonesia dari kebakaran dan kejahatan terkait kehutanan, termasuk penyelundupan satwa dan tumbuhan dilindungi.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) resmi memperkuat kerja sama dalam melindungi hutan Indonesia. Perjanjian kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Senin lalu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam melindungi hutan Indonesia. Beliau menyoroti pentingnya persiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring peralihan musim hujan ke musim kemarau. "MoU ini memperkuat sinergi kita dalam penegakan hukum terkait isu kehutanan. Polri siap memberikan dukungan penuh untuk melindungi hutan secara efektif," tegas Kapolri.

Kerja sama ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum kehutanan, tetapi juga mencakup upaya mendukung ketahanan pangan. "Ada area hutan yang bisa kita kerjakan bersama untuk menanam tanaman pangan, misalnya jagung, atau kegiatan lain yang mendukung ketahanan pangan," tambah Kapolri.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, mengakui tantangan besar yang dihadapi sektor kehutanan, terutama ancaman karhutla. Beliau menyatakan bahwa kerja sama antar lembaga sangat krusial untuk melindungi kekayaan alam Indonesia. "Dengan keterbatasan sumber daya manusia di Kementerian, kerja sama dengan Polri yang memiliki personel yang dapat menjangkau desa-desa terpencil akan sangat membantu dalam melindungi hutan," ujar Menteri Antoni.

Kerja sama ini juga akan difokuskan pada perlindungan flora dan fauna di hutan Indonesia. Menteri Antoni menegaskan pentingnya upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik penyelundupan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dengan dukungan Polri, diharapkan penegakan hukum terkait hal ini akan semakin efektif.

Menjelang musim kemarau, pencegahan karhutla menjadi prioritas utama. Kerja sama antara Polri dan KLHK akan meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan hutan rawan karhutla. Polri akan membantu KLHK dalam menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.

Selain itu, kerja sama ini juga akan melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mencegah karhutla. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat menekan angka karhutla dan melindungi hutan Indonesia dari kerusakan.

Kerja sama ini juga akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan hutan. Polri dan KLHK akan berkolaborasi dalam pemanfaatan teknologi seperti citra satelit dan drone untuk mendeteksi dini potensi karhutla dan aktivitas ilegal di hutan. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Selain teknologi, kerja sama ini juga akan melibatkan optimalisasi sumber daya manusia. Polri akan menyediakan personel terlatih untuk mendukung petugas KLHK dalam patroli dan penegakan hukum di lapangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini akan memperkuat kemampuan dalam melindungi hutan Indonesia.

Kerja sama antara Polri dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan langkah penting dalam melindungi hutan Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan upaya perlindungan hutan dapat lebih efektif dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk karhutla dan kejahatan terkait kehutanan. Komitmen bersama untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia sangatlah penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.