Ponorogo Alokasikan Rp1,7 Miliar Dana Banpol untuk Sembilan Parpol

Pemkab Ponorogo menyalurkan Rp1,7 miliar dana bantuan politik (banpol) kepada sembilan partai politik di DPRD setempat, berdasarkan perhitungan Rp3.000 per suara sah Pemilu 2019.

Ponorogo, Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyalurkan dana bantuan politik (banpol) sebesar Rp1,7 miliar kepada sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penyaluran dana ini berdasarkan perhitungan Rp3.000 per suara sah yang diperoleh pada Pemilu 2019.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Ponorogo, Besse Tenrisampeang, menjelaskan bahwa total suara sah dalam Pemilu 2019 di Ponorogo mencapai 587.488 suara. Dengan mengalokasikan Rp3.000 per suara, total dana banpol yang disalurkan mencapai angka Rp1,7 miliar. "Total banpol Rp1,7 miliar itu dibagi 587.488 suara sah, sehingga setiap suara bernilai Rp3 ribu," ujar Besse dalam keterangannya di kantornya, Senin.

Besaran dana banpol ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Permendagri tersebut menetapkan besaran awal bantuan sebesar Rp1.500 per suara. Namun, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menaikkan besaran tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan syarat mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Ponorogo telah memperoleh persetujuan untuk menetapkan besaran dana banpol sebesar Rp3.000 per suara, angka yang sama dengan tahun sebelumnya.

"Aturannya Rp1.500 per suara, tetapi Ponorogo menetapkan Rp3.000 setelah mendapat persetujuan. Nilainya sama seperti tahun lalu," tambah Besse.

Dari total Rp1,7 miliar, alokasi dana banpol didistribusikan kepada sembilan parpol yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Ponorogo. PDI Perjuangan menerima alokasi terbesar, yakni Rp357,36 juta, berkat perolehan 119.120 suara sah. Di sisi lain, PPP menerima alokasi terkecil, sebesar Rp34,158 juta.

Besse menjelaskan, pencairan dana banpol memerlukan pengajuan permohonan resmi dari pengurus parpol tingkat daerah kepada Bupati Ponorogo. Permohonan tersebut harus ditembuskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepala Bakesbangpol. Dokumen permohonan harus menggunakan kop surat dan cap resmi partai, serta dilengkapi dengan dokumen administrasi yang lengkap.

"Dana ini dapat digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai maupun masyarakat, serta operasional sekretariat parpol," jelas Besse.

Proses penyaluran dana banpol ini diharapkan berjalan transparan dan akuntabel. Mekanisme pengajuan dan pencairan yang jelas bertujuan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung demokrasi dan pendidikan politik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.

Dengan adanya alokasi dana banpol ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan partai politik di Ponorogo dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, pengawasan dan evaluasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.