Pram-Doel Diminta Prioritaskan Penanganan Banjir Jakarta

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk memprioritaskan penanggulangan banjir Jakarta yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan urbanisasi.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel), mendapat desakan dari Komisi D DPRD DKI Jakarta. Desakan tersebut terkait penanganan banjir Jakarta yang dinilai harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, pada Jumat, 31 Januari, di Jakarta. Banjir Jakarta, yang merupakan masalah berulang dan semakin kompleks, membutuhkan penanganan serius.

Yuke Yurike menekankan bahwa langkah-langkah penanganan banjir yang telah dilakukan sejauh ini masih belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemimpin daerah, terlebih Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, penanganan banjir harus menjadi fokus utama bagi kepemimpinan Pram-Doel setelah dilantik.

Perubahan iklim dan pesatnya urbanisasi memperparah masalah banjir di Jakarta. Hal ini semakin mendesak perlunya strategi komprehensif dan prioritas utama dalam penanganannya. Menurut Yuke, ada tiga langkah penting yang harus dilakukan Pram-Doel untuk mengatasi masalah ini.

Pertama, percepatan normalisasi dan naturalisasi sungai. Proyek normalisasi Sungai Ciliwung, misalnya, masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai. Padahal, kapasitas sungai yang optimal sangat penting untuk mencegah luapan air saat hujan ekstrem. Naturalisasi sungai juga krusial untuk meningkatkan daerah resapan air. Koordinasi yang kuat antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat, terutama dalam pembebasan lahan, juga perlu ditingkatkan.

Kedua, optimalisasi drainase dan infrastruktur pengendalian banjir. Sistem drainase Jakarta membutuhkan perbaikan menyeluruh, termasuk pembersihan saluran air, pemasangan sumur resapan yang efektif, dan penambahan kolam retensi di titik rawan banjir. Semua pompa air harus siap operasional setiap saat, tidak hanya ketika banjir terjadi. Polder dan embung juga perlu diperbanyak dan diperluas, terutama di Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang kerap dilanda banjir.

Ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan tata ruang. Gubernur harus tegas dalam menata kembali tata ruang kota dan mencegah berkurangnya daerah resapan air. Pembangunan di wilayah hulu, seperti Bogor dan Depok, perlu diawasi ketat karena alih fungsi lahan di sana berdampak langsung pada kondisi banjir di Jakarta.

Kesimpulannya, penanganan banjir Jakarta membutuhkan tindakan segera dan terintegrasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Tiga langkah strategis yang diusulkan Komisi D DPRD DKI Jakarta – normalisasi sungai, optimalisasi drainase, dan penguatan regulasi – harus menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah banjir yang semakin kompleks ini.