PSU Pilkada Pulau Taliabu Ditetapkan 5 April 2025, Anggaran Mencapai Miliaran Rupiah

KPU Maluku Utara resmi menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pulau Taliabu pada 5 April 2025 mendatang, dengan anggaran mencapai miliaran rupiah untuk menjamin kelancaran proses.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara menetapkan tanggal 5 April 2025 sebagai hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu. Keputusan ini mengakhiri rangkaian proses hukum dan mempersiapkan jalan untuk menentukan pemimpin definitif daerah tersebut. PSU akan digelar di sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menyusul adanya gugatan hasil Pilkada sebelumnya. Proses ini melibatkan anggaran yang cukup besar, mencakup dana untuk KPU, TNI, dan Polri.

Kepastian jadwal PSU ini disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Maluku Utara, Reni S Banjar, pada Sabtu lalu. Beliau menjelaskan bahwa penetapan tanggal 5 April 2025 didasarkan pada finalisasi anggaran yang telah disetujui. Proses selanjutnya menunggu keputusan resmi dari KPU RI sesuai tahapan yang berlaku. KPU Maluku Utara memberikan apresiasi kepada Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, atas dukungannya dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk membiayai PSU ini.

Total anggaran yang disiapkan untuk PSU Pilkada Pulau Taliabu terbilang signifikan. KPU mengalokasikan Rp2,69 miliar, sementara TNI menerima Rp550 juta, dan Polri mendapatkan Rp1,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU berkomitmen untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan PSU hanya akan dilaksanakan di sembilan TPS di Pulau Taliabu. Meskipun awalnya terdapat 20 TPS yang digugat, MK hanya menyatakan sembilan TPS tersebut tidak sah. Sembilan TPS tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Pulau Taliabu, antara lain: 1 TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat; 2 TPS 01 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut; 3 TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat; 4 TPS 01 Desa Bua Mbono, Kecamatan Taliabu Utara; 5 TPS 01 Desa Lede, Kecamatan Lede; 6 TPS 01 Desa Malui, Kecamatan Taliabu Selatan; 7 TPS 01 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan; 8 TPS 02 Desa Malui, Kecamatan Taliabu Selatan; dan 9 TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Lede.

Putusan MK ini memiliki implikasi penting terhadap hasil Pilkada Pulau Taliabu sebelumnya. Kemenangan pasangan calon nomor urut 1, Salsabila L Mus – La Ode Yasir, yang diusung koalisi Partai Demokrat, ditunda sementara sampai PSU selesai dilaksanakan. Pasangan ini sebelumnya memperoleh 14.769 suara atau 41,66 persen dari total suara sah. Pasangan calon nomor urut 2, Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, memperoleh 13.546 suara (38,21 persen), dan pasangan calon nomor urut 3, Abidin Jaaba – Dedy Mirzan, meraih 6.438 suara (18,6 persen).

PSU di sembilan TPS ini harus dilaksanakan dalam waktu 45 hari sejak putusan MK dibacakan pada 25 Februari 2025, sehingga batas akhir pelaksanaannya adalah 10 April 2025. KPU Maluku Utara telah menetapkan tanggal 5 April 2025 sebagai jadwal pelaksanaan PSU, memberikan waktu yang cukup untuk persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.

• KPU: Rp2,69 miliar
• TNI: Rp550 juta
• Polri: Rp1,5 miliar

Proses PSU ini diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin definitif Kabupaten Pulau Taliabu yang sah dan diterima oleh seluruh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU ini.

Dengan telah ditetapkannya jadwal PSU dan tersedianya anggaran yang cukup, diharapkan proses demokrasi di Pulau Taliabu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. KPU akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.