PSU Pilkada Tasikmalaya: KPU Perkuat Koordinasi, Siap Gelar Pemungutan Suara Ulang
KPU Kabupaten Tasikmalaya memperkuat koordinasi dengan KPU Provinsi dan RI serta Pemda untuk persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Tasikmalaya, 25 Februari 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Bupati terpilih, Ade Sugianto, tidak memenuhi syarat karena telah menjabat lebih dari dua periode. Keputusan MK tersebut dibacakan pada 24 Februari 2025, dan KPU Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak cepat untuk memastikan PSU berjalan lancar.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan amanat putusan MK. "Untuk persiapan PSU sebagaimana kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kita KPU Kabupaten Tasikmalaya siap melaksanakan itu," ujar Ami kepada wartawan di Tasikmalaya, Selasa. Langkah awal yang dilakukan adalah koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
Koordinasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis pelaksanaan PSU hingga kebutuhan anggaran. KPU Kabupaten Tasikmalaya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, KPU RI, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan kelancaran proses PSU. Hal ini penting untuk memastikan semua aspek terpenuhi dan PSU dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Koordinasi Intensif Antar Lembaga
KPU Kabupaten Tasikmalaya telah memulai tahapan koordinasi dan menunggu arahan teknis dari KPU RI. Setelah menerima petunjuk teknis tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya akan menyusun kebutuhan untuk pelaksanaan PSU dan melaporkannya ke KPU Provinsi dan KPU RI. "Kita koordinasi dengan KPU Provinsi, dan KPU RI, tentunya begitu juga terkait dengan anggaran, kita juga berkoordinasi dengan pihak pemda dalam hal ini Desk Pilkada maupun dengan provinsi," jelas Ami.
Koordinasi juga dilakukan dengan unsur Forkopimda, baik teknis maupun non-teknis, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSU. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan putusan MK dengan sebaik-baiknya.
"Intinya hari ini kita perkuat koordinasi dengan semua unsur forkopimda baik teknis maupun non-teknis untuk kelancaran nanti kita di pelaksanaan PSU," ucapnya menambahkan. Proses koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan PSU.
Latar Belakang PSU Pilkada Tasikmalaya
Gugatan terhadap hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, terhadap pasangan calon nomor urut 3, Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz yang dinyatakan menang. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Ade Sugianto tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tasikmalaya karena telah menjabat lebih dari dua periode, melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf n UU 10/2016.
Berdasarkan putusan MK, PSU akan digelar setelah 60 hari sejak putusan dikeluarkan pada 24 Februari 2025. PSU ini akan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti tiga pasangan calon, dengan perolehan suara tertinggi diraih oleh Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz (52,01 persen), disusul Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi (27,50 persen), dan Iwan Saputra-Dede Muksit Aly (20,49 persen).
KPU Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk memastikan PSU Pilkada ini berjalan demokratis, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU ini.
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, diharapkan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.