Puspom TNI Tegaskan Komitmen Transparansi dalam Menangani Kasus Hukum Prajurit

Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) menegaskan komitmennya untuk transparan dan akuntabel dalam menangani kasus hukum yang melibatkan prajurit, menghindari praktik 'no viral, no justice'.

Jakarta, 7 Mei 2024 - Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menegaskan komitmennya untuk tidak menutup-nutupi kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI. Hal ini disampaikan menyusul beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi dan menjadi sorotan publik. Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus tersebut.

Dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu lalu, Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyatakan, "Saya yakinkan bahwa kita tidak pernah menutup-nutupi suatu perkara, semuanya terbuka." Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat atas komitmen Puspom TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Komitmen transparansi ini dibuktikan dengan pelaksanaan persidangan terbuka untuk kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Salah satu contoh yang disebutkan adalah persidangan kasus yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu. Keterbukaan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer, khususnya Polisi Militer TNI.

Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan bahwa Polisi Militer TNI tidak akan memiliki kepentingan apapun dalam menindak prajurit yang bermasalah. Beliau secara tegas menolak praktik 'no viral, no justice', menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan setiap kasus secara adil dan transparan, terlepas dari adanya tekanan publik.

Lebih lanjut, Danpuspom menjelaskan sinergi dan komunikasi yang terus dijalin antara Polisi Militer TNI dengan kejaksaan dan kepolisian. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Langkah ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di lingkungan TNI.

Beberapa kasus yang baru-baru ini ditangani, seperti kasus penembakan bos rental mobil oleh prajurit TNI di rest area jalan tol, pembunuhan wartawati oleh prajurit TNI AL di Kalimantan Selatan, dan kasus prajurit yang menembak mati sejumlah polisi di Lampung, telah ditangani dengan cepat oleh satuan polisi militer di daerah masing-masing. Semua kasus tersebut, menurut Danpuspom, telah dilimpahkan kepada oditur militer untuk proses persidangan selanjutnya.

Kerja sama yang erat antara Puspom TNI dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, menjadi kunci dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini juga menunjukkan komitmen TNI untuk terus meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan prajurit TNI, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dapat terus meningkat. Komitmen Puspom TNI untuk tidak menutup-nutupi kasus ini merupakan langkah penting dalam membangun citra positif TNI di mata masyarakat.

Proses penanganan kasus yang cepat dan transparan juga menunjukkan keseriusan TNI dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional dan bertanggung jawab.

Komitmen Puspom TNI terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan prajuritnya merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan supremasi hukum. Sinergi dengan lembaga penegak hukum lain semakin memperkuat upaya tersebut, membangun citra TNI yang profesional dan bertanggung jawab.