Retribusi Sampah DKI Jakarta Ditunda, Warga Diminta Pilah Sampah

Penerapan retribusi sampah di DKI Jakarta ditunda hingga 1 Januari 2025, warga yang tak memilah sampah akan dikenakan biaya Rp10.000-Rp77.000 per bulan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penerapan peraturan retribusi sampah hingga 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta pada Kamis. Penundaan ini terjadi karena peraturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Awalnya, kewajiban retribusi sampah direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, DLH DKI Jakarta mengajukan permohonan penundaan. Asep Kuswanto menjelaskan, "Sampai saat ini pembahasan retribusinya, pembahasan pergubnya itu masih dalam harmonisasi dengan Kemendagri. Itu belum selesai."

Penundaan ini memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan harmonisasi peraturan dan memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat Jakarta. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan memahami aturan baru ini.

Asep Kuswanto menjelaskan lebih lanjut mengenai besaran retribusi sampah yang akan diterapkan. Besaran biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat yang tidak memilah sampah atau tidak menjadi nasabah aktif bank sampah berkisar antara Rp10.000 hingga Rp77.000 per bulan. Besaran biaya ini bervariasi tergantung pada beberapa faktor yang belum dijelaskan secara detail.

Namun, ada alternatif bagi warga Jakarta untuk menghindari biaya retribusi tersebut. Asep menjelaskan, "Bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, secara aktif yang menyetorkan sampahnya sebulan empat kali, maka tidak berlaku lagi retribusi bagi masyarakat tersebut. Jadi pilihannya bagi masyarakat adalah lakukan pilah sampah dan menjadi anggota bank sampah atau bayar retribusi."

Dengan demikian, warga Jakarta memiliki dua pilihan: melakukan pemilahan sampah di rumah dan menjadi anggota bank sampah, atau membayar retribusi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Pilihan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah.

Penting untuk dicatat bahwa retribusi sampah ini terpisah dari iuran sampah yang biasanya dikumpulkan oleh RT/RW. Warga tetap diwajibkan membayar iuran tersebut kepada RT/RW setempat.

DLH DKI Jakarta menyadari pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Asep Kuswanto menyatakan bahwa retribusi sampah yang tinggi akan menjadi indikator rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan menjadi nasabah bank sampah. Hal ini akan berdampak pada kinerja DLH DKI Jakarta.

Oleh karena itu, DLH DKI Jakarta berharap peraturan retribusi sampah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah dan bergabung dengan program bank sampah. Dengan begitu, pengelolaan sampah di Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

DLH DKI Jakarta juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait rencana penerapan retribusi sampah ini. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan peraturan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya penundaan ini diharapkan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih maksimal kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat memahami dan mampu menjalankan aturan retribusi sampah dengan baik.

Kesimpulannya, penundaan penerapan retribusi sampah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.