Rhenald Kasali Kritik PHK Massal Jelang Lebaran: Tak Perhitungkan Aspek Sosial!

Guru Besar UI, Rhenald Kasali, menyayangkan PHK besar-besaran jelang Ramadhan dan Lebaran, meminta perusahaan mempertimbangkan aspek sosial dan peran Disnaker dalam menentukan waktu yang tepat.

Jakarta, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Indonesia, termasuk yang dilakukan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), menuai kritik dari Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali. Beliau menyayangkan PHK tersebut dilakukan tepat sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, momen penting bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Rhenald, waktu pelaksanaan PHK sangat tidak tepat. Keputusan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat yang tengah mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. PHK massal di saat seperti ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas.

"Seharusnya PHK ditunda setelah Lebaran," tegas Rhenald dalam pernyataan di Jakarta, Senin. Ia menekankan pentingnya perusahaan memperhitungkan dampak sosial dari keputusan PHK, karena hal ini dapat mengganggu kepercayaan dan suasana batin masyarakat.

Rhenald Kasali menyoroti kurang bijaksananya timing PHK yang dilakukan menjelang Lebaran. Ia berpendapat bahwa seharusnya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) berperan lebih aktif dalam mengatur waktu pengumuman PHK, sehingga dampak sosialnya dapat diminimalisir.

"Disnaker-lah yang harus mengatur timing-nya," ujar Rhenald. Ia menambahkan bahwa hak-hak pekerja, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan uang pesangon, seharusnya sudah dibayarkan sebelum pengumuman PHK dilakukan. Hal ini penting untuk meringankan beban para pekerja yang terkena PHK.

Lebih lanjut, Rhenald menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan dan Disnaker dalam proses PHK. Kerjasama yang baik akan membantu memastikan bahwa PHK dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pekerja.

Rhenald Kasali melihat bahwa PHK massal yang terjadi belakangan ini, seperti PHK terhadap 12.000 karyawan PT Sritex dan anak perusahaannya, merupakan cerminan dari masalah yang lebih besar, yaitu melemahnya daya saing perusahaan Indonesia.

Ia menunjuk beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, antara lain kebijakan industri (industrial policy), bea masuk, beban bunga, perpajakan, ketersediaan ekosistem bahan baku, keterampilan tenaga kerja, dan biaya-biaya tersembunyi. Semua faktor ini, menurut Rhenald, perlu ditinjau kembali oleh pemerintah.

"Gelombang PHK yang berturut-turut ini mencerminkan adanya masalah dalam penataan daya saing," kata Rhenald. Ia mendesak pemerintah untuk duduk bersama dengan berbagai lembaga terkait guna mencari solusi atas permasalahan ini.

Rhenald juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memantau penyerapan tenaga kerja setelah perusahaan tutup. Pemerintah, menurutnya, harus aktif memastikan bahwa ada perusahaan lain yang mampu menyerap tenaga kerja yang terkena PHK.

"Ini persoalan penataan ekonomi, yakni bagaimana agar pengusaha tetap kompetitif," jelas Rhenald. Ia berharap pemerintah dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan bahkan berkembang, sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Rhenald menambahkan, "Memang bukan semua masalah pemerintah, tetapi pemerintah harus terus memantau. Setiap satu perusahaan tutup, maka ada dua tiga perusahaan yang kapasitas/kemampuan menyerap tenaga kerjanya dua kali lipat dari yang ditutup." Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah PHK massal.

Kesimpulannya, Rhenald Kasali menyerukan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi dalam menghadapi masalah PHK massal di Indonesia. Pertimbangan aspek sosial, koordinasi antar lembaga, dan peran aktif pemerintah dalam menjaga daya saing perusahaan serta penyerapan tenaga kerja menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.