RI-Jepang Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan di ASEAN, Hadapi Kebijakan Tarif AS

Indonesia dan Jepang sepakat perkuat kerja sama perdagangan di ASEAN untuk menghadapi dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, memanfaatkan pengalaman Jepang dalam menghadapi situasi serupa di era 80-an.

Indonesia dan Jepang mencapai kesepakatan untuk memperkuat kerja sama perdagangan di kawasan ASEAN. Kesepakatan ini diumumkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Jepang, H.E. Katsunobu Kato, di sela-sela ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting di Jakarta pada 5 Mei 2024. Kesepakatan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS), yang berdampak signifikan pada perdagangan global.

Sri Mulyani menekankan pentingnya kerja sama ini, mengingat kedekatan budaya, geografis, dan sejarah antara negara-negara ASEAN+3. Beliau menyatakan, "Kami juga sepakat bahwa kedekatan budaya, geografis, dan sejarah antara negara ASEAN+3 merupakan fondasi kuat untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan." Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di kawasan tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pengalaman Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif AS di era 1980-an menjadi rujukan penting bagi Indonesia. Sri Mulyani melihat pengalaman tersebut sebagai perspektif berharga dalam menyusun langkah strategis menghadapi tantangan serupa saat ini. Pemerintah Indonesia juga telah mendapatkan respons positif dari AS atas upaya proaktif dalam negosiasi tarif.

Indonesia telah menyiapkan paket kebijakan komprehensif untuk menghadapi dampak kebijakan tarif AS. Paket ini mencakup berbagai isu krusial, termasuk hambatan tarif (tariff barrier), hambatan non-tarif (non-tariff barrier), dan defisit neraca perdagangan AS. Sri Mulyani menjelaskan, "Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia telah menyiapkan paket kebijakan yang komprehensif mencakup berbagai isu, yakni tariff barrier, non-tariff barrier, serta defisit neraca perdagangan AS."

Diskusi antara Indonesia dan Jepang juga membahas dampak eskalasi perang tarif terhadap industri otomotif dan elektronik. Industri-industri ini merupakan pilar penting perdagangan global dan didominasi oleh AS, Jepang, China, dan Eropa. Kerja sama kedua negara diharapkan dapat meredam dampak negatif dari perang dagang ini terhadap sektor-sektor strategis tersebut.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya implementasi kebijakan fiskal yang efektif dalam pertemuan ASEAN+3. Sri Mulyani menyatakan, "Saya menyampaikan pentingnya tidak hanya memahami ‘apa’ kebijakan fiskal yang ideal, tetapi juga ‘bagaimana’ cara efektif untuk mengimplementasikannya." Hal ini mengingat perbedaan kondisi domestik masing-masing negara anggota ASEAN+3.

Hasil studi ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menunjukkan peran penting kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan fiskal sangat bergantung pada kondisi domestik masing-masing negara. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman negara lain menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam menghadapi dampak kebijakan tarif AS merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Pengalaman Jepang dan komitmen Indonesia dalam menyiapkan paket kebijakan komprehensif menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global ini. Selain itu, fokus pada implementasi kebijakan fiskal yang efektif juga menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan.

Dengan mempertimbangkan pengalaman negara lain dan kondisi domestik masing-masing, diharapkan negara-negara ASEAN+3 dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kerja sama regional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.