RI Perkuat Ekonomi Nasional Setelah Penolakan Trump pada Pajak Global
Menyikapi penolakan AS di bawah Presiden Trump terhadap kesepakatan pajak global, Indonesia memperkuat resiliensi ekonomi domestik dengan fokus pada pertumbuhan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
Penolakan AS terhadap kesepakatan pajak global membuat Indonesia memperkuat fondasi ekonomi domestik. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak kesepakatan Solusi Dua Pilar Pajak Global. Hal ini diumumkan pada 25 Januari di Jakarta, memicu langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional.
Dampak global penolakan tersebut cukup signifikan karena AS memiliki pengaruh besar di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia menghormati keputusan AS, namun tetap waspada terhadap potensi dampak globalnya. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan kebijakan ekonomi.
Strategi Indonesia berfokus pada penguatan resiliensi ekonomi. Sri Mulyani menekankan pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diprioritaskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan ekonomi akan tetap diarahkan pada tiga hal utama. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan pajak global adalah pajak minimum global (GMT). GMT menetapkan pajak minimum 15 persen untuk perusahaan multinasional dengan omzet minimal 750 juta Euro. Lebih dari 40 negara telah mengimplementasikan GMT, mayoritas pada tahun 2025. Indonesia sendiri telah menerapkannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024, efektif tahun pajak 2025.
Kebijakan AS di bawah Trump menimbulkan ketidakpastian pasar global. Pertumbuhan ekonomi AS yang kuat dan kebijakan tarif menciptakan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan investor lebih memilih aset keuangan AS, meningkatkan nilai dolar AS dan menekan mata uang lain. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global 2025 stagnan di angka 3,3 persen.
Meskipun demikian, kebijakan Trump pasca pelantikan dinilai lebih moderat dari ekspektasi pasar. Pemerintah akan terus memantau perkembangan ini. Langkah penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas untuk menghadapi potensi dampak negatif dari kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan ekonomi AS.