Riau Andalkan Pasokan Sapi Kurban dari Luar Daerah untuk Idul Adha 1446 H

Riau mengandalkan pasokan sapi kurban dari luar daerah, dengan peternak lokal hanya mampu memenuhi 20% kebutuhan jelang Idul Adha 1446 H.

Pekanbaru - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Provinsi Riau mengandalkan pasokan sapi kurban dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau mencatat bahwa sekitar 80 persen sapi kurban yang tersedia di Riau berasal dari pedagang luar seperti Sumatera Utara, Lampung, dan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peternak lokal di Riau hanya mampu menyediakan sekitar 20 persen dari total kebutuhan hewan kurban.

Kepala Bidang Agribisnis DPKH Provinsi Riau, Heri Afrizon, menjelaskan bahwa para pedagang sapi kurban dari luar Riau sudah mulai aktif di pasar-pasar menjelang perayaan Idul Adha. Kehadiran mereka memastikan ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Riau pun memberikan kepastian bahwa stok hewan kurban di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Kebutuhan hewan kurban di Riau aman, ini terbukti dari laporan yang kami terima di pasaran bahkan ketersediaan surplus,” ujar Heri Afrizon di Pekanbaru, Selasa. Meskipun pasokan didominasi dari luar provinsi, pemerintah daerah bersyukur tidak terjadi kelangkaan hewan kurban tahun ini.

Meskipun sebagian besar pasokan berasal dari luar Riau, Heri Afrizon menjamin bahwa kebutuhan dan permintaan hewan kurban akan terpenuhi hingga hari pelaksanaan Idul Adha. Harga hewan kurban pun bervariasi, tergantung pada berat badan masing-masing hewan. Untuk sapi dengan berat antara 80 hingga 90 kilogram, harga berkisar antara Rp17 juta hingga Rp18 juta.

Dengan kondisi yang stabil ini, Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir mengenai ketersediaan hewan kurban menjelang hari besar umat Islam tersebut. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan pasokan hewan kurban tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Walau dominan dari luar kita bersyukur tidak ada kelangkaan hewan kurban tahun ini. Harganya pun cukup beragam, tergantung berat badan hewan. Untuk hewan dengan berat 80-90 kilogram, harga berkisar antara Rp17 juta hingga Rp18 juta,” jelas Heri.

Selain memastikan ketersediaan hewan kurban, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PKH Riau juga terus meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang dikurbankan sesuai dengan syariat Islam dan layak untuk dikonsumsi.

Dinas PKH Riau juga meminta para pedagang hewan kurban untuk melengkapi hewan mereka dengan surat keterangan kesehatan hewan. Tim dari dinas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban.

“Kami juga meminta para pedagang untuk melengkapi hewan kurban mereka dengan surat keterangan kesehatan hewan. Tim dari dinas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan di lapangan,” kata Heri Afrizon.

Heri Afrizon memaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah hewan kurban di Riau menunjukkan fluktuasi yang dinamis. Puncak jumlah hewan kurban terjadi pada tahun 2022, dengan total mencapai 47.016 ekor. Data menunjukkan tren yang menarik dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 31.490 ekor hewan kurban. Jumlah ini kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 27.234 ekor. Namun, setelah itu, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan 42.052 ekor pada tahun 2021 dan 47.016 ekor pada tahun 2022. Meskipun sempat turun menjadi 40.712 ekor pada tahun 2023, jumlah hewan kurban kembali naik menjadi 44.376 ekor pada tahun 2024.

Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan masyarakat Riau dapat melaksanakan ibadah kurban dengan tenang dan khidmat. Pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban demi kelancaran perayaan Idul Adha.

Ketersediaan hewan kurban di Riau menjelang Idul Adha 1446 H dipastikan aman dengan dukungan pasokan dari luar daerah. Pemerintah terus memantau kesehatan hewan untuk memastikan kelayakan konsumsi.