Rp186,8 Miliar Dana Desa Biak Numfor 2025: Fokus Perangi Kemiskinan dan Bangun Desa Ramah Lingkungan

Pemkab Biak Numfor, Papua, akan mengelola Rp186,8 miliar dana desa pada 2025 untuk 257 kampung, dengan prioritas utama pemberantasan kemiskinan ekstrem, pembangunan desa ramah lingkungan, dan peningkatan layanan kesehatan.

Biak, 18 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, bersiap mengelola dana desa yang cukup signifikan di tahun 2025. Anggaran yang mencapai Rp186,8 miliar ini akan disalurkan ke 257 kampung di wilayah tersebut. Pengelolaan dana desa ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) setempat. Keputusan ini menandai komitmen besar pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung.

Kepala DPMK Biak Numfor, Putu Wiadnyana, menjelaskan bahwa alokasi dana desa tahun 2025 akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Namun, terdapat beberapa prioritas penggunaan dana yang telah ditetapkan, sejalan dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025. Prioritas utama adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan langsung tunai desa (BLT).

Selain BLT, fokus berikutnya adalah pembangunan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pemkab Biak Numfor mendorong pengembangan desa ramah lingkungan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, peningkatan layanan kesehatan dasar juga menjadi prioritas. Program ini mencakup pencegahan dan penurunan angka stunting, serta promosi kesehatan di tingkat kampung. Upaya ini menunjukkan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.

Ketahanan pangan kampung juga menjadi perhatian penting. Putu Wiadnyana menegaskan bahwa minimal 20 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan, guna mendukung swasembada pangan di tingkat lokal. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.

Selain prioritas-prioritas di atas, pengembangan potensi keunggulan desa juga menjadi fokus. Salah satu program unggulan adalah pengembangan kampung wisata, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Ini menunjukkan upaya diversifikasi ekonomi di tingkat kampung.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi prioritas. Pemkab Biak Numfor mendorong implementasi desa digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan di tingkat kampung. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di seluruh Indonesia.

Prioritas lainnya adalah pembangunan berbasis padat karya tunai, dengan penggunaan bahan baku lokal. Program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Selain itu, bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa (BumDes) juga menjadi bagian penting dari program ini.

Terakhir, operasional pemerintah kampung dialokasikan maksimal tiga persen dari total dana desa. Anggaran ini diperuntukkan bagi kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah kampung. Ini menjamin kelancaran operasional pemerintahan di tingkat kampung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Gunadi, mengkonfirmasi bahwa pagu transfer keuangan dana desa tahun 2025 memang sebesar Rp186,8 miliar. Konfirmasi ini memastikan akurasi informasi mengenai jumlah dana yang akan dikelola oleh Pemkab Biak Numfor.

Dengan alokasi dana desa yang cukup besar dan prioritas yang jelas, diharapkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat kampung.