RUU Omnibus Law Politik: DPR Tunggu Keputusan Rapat Pimpinan
Pembahasan RUU Omnibus Law Politik di DPR RI masih tertunda menunggu keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) terkait mekanisme pembahasan, apakah melalui Komisi II, Pansus, atau Baleg.
DPR Tunda Bahas RUU Omnibus Law Politik
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Politik di Komisi II DPR RI masih tertunda. Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan hal ini pada Kamis (30/1) di Jakarta. Penundaan ini terjadi meskipun DPR telah menggelar sidang sejak 21 Januari 2025. Ketidakjelasan mekanisme pembahasan menjadi penyebab utama penundaan tersebut.
Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II belum dapat memulai pembahasan RUU karena menunggu keputusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR. Rapim akan menentukan apakah RUU Omnibus Law Politik akan dibahas oleh Komisi II, dibentuk Panitia Khusus (Pansus), atau diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).
Putusan MK dan RUU Omnibus Law Politik
Tidak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pun masih menunggu keputusan Rapim. Hal ini berarti, Komisi II belum dapat membahas putusan MK tersebut sebelum adanya arahan dari Rapim DPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan pada Rabu (15/1) bahwa DPR akan membahas berbagai hal, termasuk RUU Omnibus Law Politik, dalam Rapim. Adies berharap berbagai permasalahan, termasuk revisi UU Pemilu, dapat segera diselesaikan.
Proses Pembahasan yang Terstruktur
Meskipun demikian, Adies menjelaskan bahwa diskusi resmi mengenai RUU Omnibus Law Politik akan dilakukan di Komisi II DPR RI. Ia juga menekankan pentingnya naskah akademik sebagai dasar pembentukan peraturan, yang nantinya akan disinkronisasikan oleh Baleg DPR RI.
Dengan kata lain, proses pembahasan RUU Omnibus Law Politik masih menunggu kepastian mekanisme pembahasan dari Rapim DPR. Keputusan Rapim akan menentukan arah dan tahapan selanjutnya dalam pembahasan RUU yang cukup krusial ini bagi sistem politik Indonesia.
Kesimpulan
Hingga saat ini, pembahasan RUU Omnibus Law Politik masih menunggu keputusan dari Rapat Pimpinan DPR. Kejelasan mekanisme pembahasan, baik melalui Komisi II, Pansus, atau Baleg, akan menentukan langkah selanjutnya. Proses ini juga melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.