Said Aqil Siradj Desak Usut Tuntas Kasus Pengurangan Takaran Minyakita

Ketua Umum LPOI, KH Said Aqil Siradj, mendesak Presiden untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pengurangan takaran Minyakita dan meminta evaluasi menyeluruh atas tata kelola minyak goreng bersubsidi.

Jakarta, 14 Maret 2024 - Dugaan kecurangan pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek Minyakita telah menjadi sorotan publik. KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI), dengan tegas meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kunci acara Tadarus Futuristik, Buka Bersama, dan Berbagi di Jakarta, Jumat lalu.

Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Aqil Siradj menekankan pentingnya rekonstruksi tata kelola dan pemodelan bisnis BUMN terkait Minyakita, dengan melibatkan pengawasan aktif dari masyarakat. Ia menilai kasus ini sebagai tindakan tidak bermoral dan merugikan masyarakat, bahkan sebagai pengkhianatan terhadap bangsa.

Kekecewaan mendalam disampaikan Kiai Said terkait kasus Minyakita, bersama dengan kasus pengoplosan BBM dan pemalsuan emas. Menurutnya, tindakan-tindakan tersebut merupakan sindikasi jahat yang sistematis dan merugikan rakyat serta negara. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan.

Desakan KH Said Aqil Siradj ini muncul sebagai respon atas temuan dugaan pengurangan takaran Minyakita. Kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat, mengingat Minyakita merupakan minyak goreng bersubsidi yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

LPOI, sebagai lembaga yang mewakili ormas-ormas Islam di Indonesia, memperlihatkan keprihatinan yang besar atas kasus ini. Mereka mendesak agar pemerintah bertindak tegas dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kecurangan.

Langkah LPOI ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan minyak goreng bersubsidi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya kecurangan serupa di masa mendatang.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan evaluasi kebijakan tata kelola Minyakita secara menyeluruh setelah Lebaran 2025. Meskipun evaluasi kebijakan rutin dilakukan, Mendag menyatakan bahwa pemeriksaan terkait kecurangan distributor dan pabrik pengemasan ulang (repacker) Minyakita sedang berjalan.

Budi Santoso menekankan bahwa penyelidikan penyebab pengurangan takaran Minyakita masih berlangsung. Evaluasi terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) akan dilakukan setelah penyebab kecurangan tersebut terungkap.

Pernyataan Mendag ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelidiki kasus ini. Namun, desakan dari LPOI untuk segera mengusut tuntas kasus ini menunjukkan pentingnya kecepatan dan transparansi dalam proses penyelidikan.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa kasus ini diusut tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencegah terjadinya kecurangan serupa di masa mendatang.

Kasus dugaan kecurangan Minyakita ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan barang-barang subsidi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa program subsidi tepat sasaran.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang subsidi sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa program subsidi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan.

Ke depan, diharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian agar kasus serupa tidak terulang kembali. Sistem pengawasan yang efektif dan transparan akan membantu mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa program subsidi tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.