Satu Data Pertanahan: Kunci Kepercayaan Investor Properti di Indonesia

Ekonom Eko Listiyanto menekankan pentingnya satu data pertanahan yang bersih dan jelas untuk menarik investasi properti di Indonesia, karena masalah pertanahan seringkali membuat investor mundur.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menyoroti pentingnya penerapan sistem 'satu data pertanahan' yang akurat dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor, terutama di sektor properti. Kejelasan status tanah menjadi faktor krusial yang kerap menghambat investasi di Indonesia.

Masalah pertanahan, khususnya status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau 'clean and clear', menjadi perhatian utama investor properti. Ketidakpastian hukum ini seringkali menyebabkan investor mengurungkan niat investasi, meskipun potensi keuntungannya besar. "Satu data yang clear and clear terkait pertanahan sangat penting," tegas Eko dalam wawancara dengan ANTARA.

Eko menjelaskan, investor, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan kepastian hukum atas aset yang mereka investasikan. Tanah yang bermasalah atau memiliki klaim kepemilikan ganda dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor dan berdampak negatif pada iklim investasi secara keseluruhan. "Jika tanahnya tidak clean and clear, investor akan menarik diri," tambahnya.

Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga pada masyarakat luas. Investor properti yang membangun proyek di atas lahan bermasalah akan berdampak pada pembeli properti tersebut. Karena itu, transparansi dan kepastian hukum dalam sektor pertanahan menjadi sangat penting.

Eko menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata ruang dan aspek legalitas pertanahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan dengan transparan dan terbebas dari potensi sengketa. "Kita tidak bisa menarik investor sebanyak-banyaknya jika tanahnya tidak berstatus clean and clear," ujarnya.

Digitalisasi pertanahan, seperti Platform Bhumi, merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi publik. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status tanah secara online, sehingga mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan investor.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) untuk mengintegrasikan data pertanahan. Program kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih administrasi pertanahan.

ILASP diharapkan dapat memetakan administrasi tanah secara menyeluruh di Indonesia, dengan segmentasi yang jelas dan terintegrasi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan daya tarik investasi di sektor properti.

Penerapan sistem satu data pertanahan yang clean and clear merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor di sektor properti Indonesia. Reformasi tata ruang, legalitas pertanahan, dan digitalisasi data merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor properti.