Sekda Jabar Dorong Efisiensi Anggaran APBD 2025 Secara Holistik
Sekretaris Daerah Jawa Barat meminta efisiensi anggaran APBD 2025 dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial, untuk menjaga efektivitas kinerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bandung, 7 Februari 2025 - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam efisiensi anggaran APBD 2025. Ia meminta agar efisiensi tidak dilihat secara parsial atau bagian per bagian, melainkan dengan mempertimbangkan seluruh ekosistem ekonomi Jawa Barat.
Herman mengakui adanya kekhawatiran efisiensi anggaran dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata (hotel dan restoran) dan UMKM. Belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. "Kita harus menggunakan pendekatan ekosistem. Jangan melihat secara parsial, tetapi dari berbagai aspek. Efisiensi yang dilakukan tidak boleh mengurangi efektivitas kinerja. Prinsipnya, cai na herang, lauk na beunang (airnya jernih, ikannya didapat)," jelasnya dalam sebuah pernyataan di Bandung, Jumat lalu.
Menjaga Keseimbangan Ekonomi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, menurut Herman, akan berupaya mengembangkan pasar dan mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah. Strategi bisnis perlu dipertajam agar sektor usaha tetap stabil meskipun terjadi efisiensi anggaran. "Teman-teman pengusaha tentu berharap pada sektor pemerintah, tetapi sektor lain juga harus diantisipasi," imbuhnya.
Efisiensi anggaran, lanjut Herman, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk kemajuan yang lebih agresif, terutama dalam sektor infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan. "Semua harus mundur satu langkah untuk maju ribuan langkah. Uang yang diefisiensikan tidak hilang, tetapi direalokasi untuk kepentingan rakyat Jawa Barat," tegasnya. Ia kembali menekankan pentingnya perspektif ekosistem, bukan pendekatan parsial dalam menyikapi efisiensi anggaran ini.
Efisiensi APBD 2025 dan Instruksi Presiden
Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar tengah mengkaji efisiensi anggaran APBD Perubahan 2025, dengan target efisiensi mencapai Rp2-4 triliun. Dana tersebut akan dialihkan ke sektor vital seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Inpres tersebut menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, terdiri dari anggaran kementerian (Rp256 triliun) dan Transfer ke Daerah (TKD) (Rp50,596 triliun).
Inpres tersebut juga menginstruksikan kepala daerah untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi, antara lain membatasi belanja seremonial, mengurangi perjalanan dinas (50%), membatasi honorarium, mengurangi belanja pendukung tanpa output terukur, memfokuskan anggaran pada pelayanan publik, dan lebih selektif dalam memberikan hibah. Pemprov Jabar akan menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD dengan arahan tersebut.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran APBD 2025 di Jawa Barat difokuskan pada pendekatan holistik atau menyeluruh untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian daerah. Pemprov Jabar berkomitmen untuk menjaga efektivitas kinerja dan pertumbuhan ekonomi sambil merealokasikan anggaran ke sektor-sektor vital yang dibutuhkan masyarakat. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk efisiensi belanja negara.