Seribuan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Jatim, Tolak UU dan Pemotongan Anggaran

Ribuan mahasiswa, alumni, dan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, menolak beberapa UU dan pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan infrastruktur.

Sekitar seribuan mahasiswa, alumni, dan warga sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (21/2). Aksi bertajuk 'Indonesia Gelap' ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya, menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat.

Aksi ini dikoordinir oleh Thanthowy, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ia menyatakan, "Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel." Demo ini menyoroti beberapa UU, termasuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, dan UU Minerba.

Selain penolakan terhadap beberapa undang-undang, demonstrasi ini juga menyuarakan keprihatinan atas pemotongan anggaran signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur. Massa juga mempertanyakan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para demonstran menilai pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Para demonstran dengan tegas menolak beberapa undang-undang yang dianggap tidak transparan dan merugikan rakyat. Mereka menuntut pemerintah untuk meninjau kembali dan membatalkan undang-undang tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi fokus utama tuntutan mereka.

Pemotongan anggaran yang signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi sorotan utama. Thanthowy mengungkapkan keprihatinan atas pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp110 triliun dan infrastruktur sebesar Rp80 triliun. Angka ini dianggap sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Selain itu, pengelolaan anggaran BUMN juga menjadi pertanyaan besar bagi para demonstran. Mereka menuntut agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan anggaran BUMN.

Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah peserta terus bertambah hingga siang hari. Meskipun diwarnai dengan orasi, aksi teatrikal, dan pembakaran ban, aksi demonstrasi ini berlangsung tertib dan kondusif.

Para peserta aksi berharap tuntutan mereka didengar dan direspons oleh pemerintah. Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Keberlangsungan aksi ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.

Unjuk rasa ini menjadi bukti nyata partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan keadilan. Mereka berharap pemerintah dapat merespon tuntutan mereka dengan serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Para demonstran menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Mereka berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan sektor pendidikan dan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.

Para pengunjuk rasa berharap pemerintah segera merespon tuntutan mereka. Mereka menekankan pentingnya dialog dan keterbukaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa. Komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat tetap teguh.