Sri Mulyani Pastikan Bansos Aman dari Efisiensi Anggaran 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana bantuan sosial (bansos) tetap aman meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sesuai arahan Presiden, dengan pemotongan anggaran di sektor lain.

Presiden Jokowi meminta efisiensi anggaran, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bansos tetap aman. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani pada Kamis di Tangerang, Banten, saat acara BRI Microfinance Outlook 2025.

Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran bansos sepenuhnya terlindungi dari kebijakan efisiensi. Tidak ada pengurangan dana sedikit pun untuk program bantuan sosial. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat bansos.

Pemerintah menargetkan belanja negara tahun 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mencapai efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, pemerintah melakukan penyesuaian di berbagai pos anggaran.

Tujuan utama efisiensi anggaran adalah memastikan APBN tepat sasaran dan langsung dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pos anggaran yang tidak langsung berdampak pada masyarakat mengalami pemotongan.

Beberapa pos anggaran yang diefisiensikan termasuk perjalanan dinas, ATK, dan kegiatan seremonial. Pemotongan ini bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%, sesuai instruksi Presiden dan tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025.

Rincian pemotongan anggaran cukup signifikan. Misalnya, ATK dipotong 90%, kegiatan seremonial 56,9%, dan perjalanan dinas 53,9%. Pos anggaran lain seperti kajian dan analisis, diklat, serta jasa konsultan juga mengalami pemotongan yang cukup besar.

Kementerian dan lembaga diberikan waktu hingga 14 Februari 2025 untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan. Jika melewati batas waktu, Kementerian Keuangan akan mencantumkan catatan tersebut secara mandiri dalam DIPA.

Kesimpulannya, pemerintah berkomitmen untuk efisiensi anggaran, namun tetap memprioritaskan program bansos demi kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menunjukkan keseimbangan antara pengelolaan keuangan negara yang efektif dan perlindungan bagi masyarakat rentan.