Stok LPG 3 Kg di Lombok Tengah Aman Jelang Ramadhan 2025
Pemerintah Lombok Tengah memastikan stok LPG 3 Kg aman menjelang Ramadhan 2025, meskipun kebijakan pembelian masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penataan pengecer menjadi sub pangkalan.
Jelang Ramadhan 2025, kabar baik datang dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah setempat memastikan stok gas LPG 3 kilogram dalam keadaan aman dan terkendali. Tidak ada indikasi kelangkaan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah, Roro Sri Mulyaningsih, pada Jumat, 07 Februari 2025.
Kebijakan Penjualan dan Stok LPG 3 Kg
Meskipun stok aman, pemerintah Lombok Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait kebijakan pembelian gas LPG 3 kilogram di pangkalan. "Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujar Roro. Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan agar pengecer tetap dapat berjualan seperti biasa, sambil menunggu proses perubahan status menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan ketersediaan LPG 3 Kg di pasaran.
"Awalnya berita ini untuk mengatur dan menertibkan para pengecer supaya tidak melonjak harganya, tapi dari Presiden sudah menginstruksikan pengecer berjualan seperti biasa. Kami tunggu saja arahan pusat seperti apa,” tambah Roro. Kepastian ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Lombok Tengah dalam menghadapi bulan Ramadhan.
Peran Pemerintah Pusat dalam Penataan Pengecer
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah menegaskan bahwa perubahan status pengecer menjadi subpangkalan tidak akan dikenakan biaya. "Tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian nanti, sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan," jelas Bahlil. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Proses perubahan status ini melibatkan sekitar 370.000 pengecer LPG 3 kilogram. Mereka diubah menjadi subpangkalan agar dapat kembali berjualan setelah sempat dilarang selama tiga hari. Kementerian ESDM dan PT Pertamina bekerja sama dalam proses ini, memanfaatkan sistem teknologi informasi Pertamina untuk melakukan verifikasi dan perubahan status secara otomatis.
Sistem Verifikasi dan Asistensi Pertamina
Sistem Teknologi Informasi (TI) Pertamina menjadi kunci dalam verifikasi pengecer yang akan menjadi subpangkalan. Prosesnya otomatis dan tidak memerlukan biaya tambahan dari pengecer. Setelah menjadi subpangkalan, para pengecer akan mendapatkan asistensi dari Pertamina untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram sesuai aturan yang berlaku. "Proses berikutnya kami melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, pasti dilakukan evaluasi, penilaian. Agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kilogram tepat sasaran," tegas Bahlil.
Dengan adanya jaminan ketersediaan stok dan langkah-langkah pemerintah pusat dalam menata distribusi, diharapkan masyarakat Lombok Tengah dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa khawatir akan kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Pemerintah daerah dan pusat terus berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan pendistribusian LPG 3 kg yang tepat sasaran.