Sulteng Siapkan Strategi Jaga Pasokan Pangan 2025: Fokus BUMD dan Swasembada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan lima strategi utama untuk mengamankan pasokan pangan di tahun 2025, termasuk memperkuat BUMD, gerakan tanam, dan antisipasi bencana.

Palu, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tak tinggal diam dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Menjelang tahun 2025, pemprov telah merancang strategi jitu untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga. Langkah-langkah ini diungkapkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng, Rudy Dewanto, di Palu.

Rudy Dewanto memaparkan lima poin penting arahan Gubernur Sulteng untuk mengamankan pasokan pangan. Pertama, pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan, atau BUMDes yang profesional. BUMD ini akan berperan penting dalam memperlancar kerja sama antar daerah (KAD) dan mengatasi permasalahan offtaker (pengepul hasil pertanian). Tujuannya jelas: memperpendek rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.

Kedua, gerakan tanam masif akan digencarkan di seluruh kabupaten dan kota. Sasaran utamanya adalah komoditas rentan inflasi seperti beras, bawang merah, dan cabai. Gerakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan nasional. Dengan peningkatan produksi lokal, diharapkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

Ketiga, antisipasi terhadap ketersediaan dan kenaikan harga pangan menjadi prioritas. Pemerintah Sulteng akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan diterapkan pembatasan komoditas yang keluar dari Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilitas harga di dalam daerah. Hal ini merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga.

Keempat, mitigasi bencana menjadi fokus utama. Pemerintah menyadari pentingnya memastikan keamanan stok pangan menghadapi potensi bencana alam. Perencanaan dan persiapan yang matang akan meminimalisir dampak bencana terhadap ketersediaan pangan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk bencana.

Kelima, pemanfaatan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasokan pangan. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ronny Hartawan, turut memberikan rekomendasi untuk mendukung perekonomian Sulteng di tahun 2025. Rekomendasi tersebut selaras dengan strategi yang telah disiapkan oleh Pemprov Sulteng. Diantaranya adalah memperkuat kerja sama antar daerah, membangun atau memperkuat BUMD khusus pangan, dan pembatasan komoditi yang keluar dari Sulawesi Tengah.

Selain itu, Ronny juga merekomendasikan penyelenggaraan pasar murah secara rutin yang disinergikan dengan warung komoditas pangan (Warkop) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulteng. Pengendalian inflasi berbasis data juga menjadi poin penting dalam rekomendasi tersebut. Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah.

Strategi yang disusun oleh Pemprov Sulteng menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di tahun 2025. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, mulai dari penguatan BUMD hingga antisipasi bencana, diharapkan Sulawesi Tengah dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan dengan lebih baik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi ini. Keberhasilan strategi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Sulteng.