Taubat Ekologi: Solusi Jabar Atasi Bencana Berulang?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan taubat ekologi untuk mengatasi bencana alam berulang di Jawa Barat akibat kerusakan lingkungan yang parah, termasuk alih fungsi lahan dan sertifikasi lahan di area sungai dan gunung.

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, mengakibatkan kerugian mencapai Rp3 triliun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab utama bencana berulang ini. Ia menyerukan 'taubat ekologi' sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kerusakan ini ditandai dengan alih fungsi lahan yang masif dan munculnya sertifikat kepemilikan tanah di area sungai, gunung, dan laut yang seharusnya menjadi milik bersama.

Menurut Dedi Mulyadi, banyak pihak di Jawa Barat cenderung mengabaikan pentingnya sungai, bahkan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal, sungai memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Hal ini bertentangan dengan filosofi masyarakat Jawa Barat yang lekat dengan air, seperti terlihat dari banyaknya nama tempat yang diawali dengan 'Ci', yang berasal dari kata 'Cai' atau air dalam bahasa Indonesia. Ia menekankan perlunya perbaikan tata ruang dan pola hidup masyarakat untuk menghentikan kerusakan lingkungan.

Gubernur juga menyoroti maraknya sertifikasi tanah di daerah aliran sungai, gunung, dan bahkan laut. Ia berpendapat bahwa hal ini harus segera dibenahi karena bertentangan dengan filosofi dan kepentingan bersama. Kerusakan lingkungan ini, menurutnya, bukan hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga membutuhkan biaya besar untuk pemulihan. Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mendesak agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendapatan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

Alih fungsi lahan dan sertifikasi tanah yang tidak sesuai peruntukan telah menyebabkan bencana banjir yang merugikan masyarakat Jawa Barat hingga triliunan rupiah. Pemulihan pascabanjir membutuhkan biaya yang sangat besar, meliputi bantuan makanan untuk jangka pendek dan pembangunan kembali serta relokasi rumah di bantaran sungai untuk jangka panjang. Kementerian Perumahan Rakyat juga perlu mengevaluasi pengembang yang membangun perumahan di tepi sungai dan sawah.

Dedi Mulyadi juga menekankan perlunya evaluasi tata ruang oleh bupati dan wali kota di Jawa Barat. Ia berpendapat bahwa bencana yang terjadi di Jawa Barat tidak seharusnya terjadi karena sistem dan alamnya sudah bagus. Kejadian ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan dan tata ruang yang ugal-ugalan dan mengabaikan prinsip-prinsip alam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membahas pencabutan sertifikat di bantaran sungai dengan Kementerian ATR/BPN. Meskipun dilakukan pencabutan, tidak akan ada ganti rugi karena tanah tersebut merupakan milik negara.

Sungai, menurut Dedi Mulyadi, dikelola oleh BBWS dan DSDA, yang merupakan instansi pemerintah. Sertifikasi sungai atas nama perorangan merupakan alih fungsi sertifikat yang tidak tepat dan akan diproses secara hukum oleh Kementerian ATR. Untuk mencegah bencana di masa mendatang, Pemprov Jabar akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk memantau hulu sungai, daerah aliran sungai, muara sungai, hingga laut dan udara.

• Perbaikan tata ruang dan pola hidup masyarakat.
• Pencabutan sertifikat tanah di area sungai, gunung, dan laut yang tidak sesuai peruntukan.
• Kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN untuk proses hukum alih fungsi sertifikat.
• Kerjasama dengan TNI untuk pemantauan hulu sungai, daerah aliran sungai, muara sungai, hingga laut dan udara.
• Evaluasi pengembang perumahan yang membangun di tepi sungai dan sawah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bencana alam di Jawa Barat dapat dicegah dan kerusakan lingkungan dapat dipulihkan. Taubat ekologi bukan hanya seruan, melainkan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik.