THR dan Gaji ke-13: Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Harga

Ekonom Indef, Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya stabilitas harga di tengah kepastian THR dan gaji ke-13 untuk mendorong daya beli masyarakat.

Pemerintah memastikan pemberian THR bagi pekerja dan gaji ke-13 untuk ASN, termasuk TNI/Polri, akan diberikan selambat-lambatnya H-7 Idul Fitri 2025. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi akibat THR bersifat sementara dan tidak cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan dalam jangka panjang.

"Adanya THR pasti berpengaruh pada peningkatan konsumsi, tapi, ini sifatnya hanya sementara. Ini seperti tanaman yang kering lalu diberi siraman dengan segelas air. Kemarau masih panjang, sehingga jika ingin mendongkrak daya beli, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga (tidak bisa mengandalkan THR saja)," jelas Esther dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Rabu (12/3).

Esther menambahkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan kenaikan upah yang lambat membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Kondisi ini menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun, meskipun nominal pendapatan tetap. "Pendapatan riil turun, harga-harga mulai naik. Ini berarti nominal pendapatannya sama, tapi diiringi dengan itu jelas pengeluaran lebih banyak," tambahnya.

Lebih lanjut, Esther menekankan pentingnya pemerintah menjaga stabilitas harga dengan memastikan suplai barang di pasar mampu memenuhi permintaan masyarakat, terutama selama bulan Ramadhan ketika konsumsi meningkat. "Di bulan Ramadhan, konsumsi meningkat. Sepanjang suplai barang yang ada di pasar bisa memenuhi permintaan masyarakat saya rasa aman dan harga bisa terkendali," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas harga perlu dijaga secara berkelanjutan dan dibarengi dengan distribusi dan logistik yang lancar. "Saya berharap menjaga stabilitas harga ini juga bisa dilakukan seterusnya, dan harus dibarengi dengan distribusi dan logistik yang lancar. Asal suplai, distribusi dan logistiknya terjaga, bisa memenuhi permintaan konsumen, saya rasa stabilitas harga bisa tercapai," kata Esther.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus lebih pro-rakyat dengan memperhatikan kenaikan harga yang lebih cepat dibandingkan kenaikan upah. Hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah. "Selain itu, kenaikan upah lebih lambat daripada kenaikan harga-harga barang, membuat daya beli kita rendah, sehingga di sini kebijakan pemerintah harus lebih bersahabat," tegasnya.

Meskipun THR dan gaji ke-13 diharapkan dapat meningkatkan daya beli, potensi ancaman inflasi tetap ada jika stabilitas harga tidak terjaga. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal ini, termasuk memastikan ketersediaan pasokan barang dan kelancaran distribusi. Perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat terhadap harga barang di pasar sangat penting untuk mencegah lonjakan harga yang signifikan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan lain yang dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan kebijakan musiman seperti THR. Hal ini dapat mencakup program bantuan sosial yang lebih tertarget dan efektif, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan kata lain, kepastian THR dan gaji ke-13 merupakan langkah positif, namun keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Kesimpulannya, upaya pemerintah dalam memastikan pencairan THR dan gaji ke-13 tepat waktu merupakan langkah yang baik. Akan tetapi, keberhasilannya dalam meningkatkan daya beli masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga dan memastikan distribusi barang yang lancar. Stabilitas harga yang terjaga akan menjadi kunci utama dalam mendorong daya beli masyarakat secara berkelanjutan.